Wakil Direktur ReforMiner Institute: Percepat Konversi BBM dan Selesaikan 10.000 MW Tahap I Maka TDL Tidak Perlu Naik!
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com -  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Jero Wacik, 3 hari lalu kembali menyampaikan perkiraan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2013 sebesar 15 persen.

Penegasan Wacik ini seolah mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, yang keesokan harinya (4/9/12) menjelaskan bahwa kenaikan TDL tersebut dilakukan agar subsidi listrik yang telah dianggarkan dapat digunakan secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pemerintah memiliki ruang fiskal untuk belanja infrastruktur.

Namun yang terpenting dari rencana kenaikan TDL ini menurut pengamat energi dan pertambangan Komaidi Notonegoro dari Reformainer Institute adalah bagaimana  seharusnya yang menjadi skala prioritas kenaikan BBM bukanlah kenaikan TDL,  karena masalah BBM dinilai lebih kompleks dibanding listrik.

"Bila dasarnya anggaran, itu yang seharusnya dilakukan karena listrik masih banyak yang bisa diperbaiki, bila pemakaian BBM bisa dikonversi dengan batubara dan program 10 ribu MW bisa selesai tepat waktu maka penghematan sudah cukup banyak," ujar Komaidi kepada Seruu.com, Rabu (6/9/2012).

Komaidi juga menuturkan ketika rencana kenaikan ini masih disesuaikan dengan beberapa program PLN yang sampai saat ini belum tuntas masyarakat bisa mengerti, namun bila tanpa ada effort untuk menuntaskan prgram tersebut ini sangat tidak fair bagi masyarakat.

"Memang dalam konteks bisnis ada perencanaan yang nggak baik dalam proyek 10.000 MW tahap 1 yang seharusnya tahun 2009 sudah operating, nyatanya sekarang sudah 2012 dan jelas terlambat. Sepertinya juga terjadi deal-deal politik di proyek ini," terangnya.

Disinggung kenaikan TDL untuk kapasitas listrik diatas 450 Kwh, Komaidi menilai pemerintah menggunakan pertimbangan besarnya penghematan APBN yang didapat, bukan dari faktor ekonomi yang jelas nanti akan berpengaruh terhadap industri yaitu terjadinya inflasi.

Karena di Indonesia sendiri ada 160 sektor yang terkait listrik, maka pemerintah perlu melakukan perhitungan yang berbeda dari sektor ekonomi agar kenaikan ini menjadi keputusan yang tidak merugikan dari berbagai faktor.

"Sebagai corporate PLN harus untung karena setor dividen untuk negara, BUMN sendiri juga tulang punggungnya APBN. Jadi kalau kinerja PLN sendiri sudah efisien maka masyarakat nggak perlu terima subsidi sbesar itu," tutupnya.[Ain]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU