Dewi Aryani: Pemerintahan SBY Tidak Cermat Hitung Volume BBM
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani menyatakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurang cermat menghitung volume Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak awal.

"Kekurangan volume sebenarnya  sudah diperhitungkan  dari awal pembahasan anggaran di Komisi VII DPR. Fraksi PDIP menyarankan menambah volume hingga sekitar 42,5 juta Kiloliter tapi pemerintah memilih menetapkan 40 juta Kiloliter," ujar Dewi Aryani kepada Seruu.com di Gedung DPR, Rabu (05/09/2012).

Dewi Aryani menilai, dasar hitungan seharusnya ditetapkan berdasarkan analisa realisasi tahun sebelumnya, tahun berjalan dan prediksi pertumbuhan ekonomi dan industri yang memberi dampak terhadap kebutuhan BBM.

"Apapun alasannya harusnya sudah dihitung sejak awal. Tidak bisa menyalahkan salah satu sektor karena pertumbuhan kendaraan juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi," tukasnya.

Dewi Aryani yang juga Ketua DPP Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup ISNU (Ikatan Sarjana NU) berpendapat bahwa pengelolaan energi masih sangat memprihatinkan, masih parsial.

"Tidak menempatkan energi sebagai salah satu leading sector (selain pangan dan air) yang juga amat penting," imbuhnya.

Sementara itu, lanjutnya, kebocoran dan penyelewengan yang terjadi bagian dari konsekuensi logis dalam distribusi. Antisipasinya adalah BPH Migas harus secara menyeluruh membuat sistem pengamanan distribusi sebaik mungkin.

"Distribusi dan pengawasan dari BPH Migas belum saya lihat ada perbaikan secara signifikan ya. Sistem dan mekanisme yang terukur belum pernah dipaparkan secara komprehensif. Jika hanya sidak-sidak itu masih bagian dari proses pencarian faktor-faktor kebocoran, tapi penanganan belum memperlihatkan proses yang intregated." Jelasnya.

Menurut Dewi, jika Jakarta saja akan dilanda kekurangan, lalu bagaimana dengan wilayah lain? Pemerintah sangat bertanggung jawab jika ke depan terjadi konflik sosial akibat dari langkanya BBM. Harus diupayakan preventive action untuk antisipasi ini.

Solusinya, tambahnya, mau tidak mau menambah kuota volume BBM, hanya mekanismenya harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Ini harus menjadi pembelajaran pemerintah untuk setiap kali bermasalah memfetakompli DPR dan rakyatnya.

Selain itu, Pengurus DPP Bidang Perempuan PDI Perjuangan ini mengatakan solusi jangka panjangnya adalah penerimaan negara harus dimaksimalkan. Renegosiasi KK saja dengan Freeport pemerintah tidak mampu, bagaimana mungkin penerimaan terjadi secara signifikan?

Dan, lebih lanjutnya, pengeluaran berupa belanja pegawai dan barang harus di kurangi dan juga hitung secara benar dan komprehensif dampak sosial, ekonomi dan politik secara menyeluruh supaya dapat di ambil keputusan yang mempertimbangkan semua aspek penting yang menjadi concern stake holder.

"Pahami konstitusi sebagai pijakan membuat kebijakan publik. Jangan hanya mengikuti mekanisme pasar yang hanya untuk men'drive' policy yang belum tentu pro kepada kepentingan nasional," tandasnya. [Cesare]

KOMENTAR SERUU