M.S Marpaung: Nggak Usah Banyak Aturan Main-Konsisten Saja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan UU
Pembina APEMINDO, MS. Marpaung (Foto: Saifullah Halim/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Telah diterbitkan Peraturan Presiden no 24 tahun 2012, yang menyatakan semua IUP kewenangannya ada di Gubernur dan Walikota namun bila ada modal asing maka akan menjadikewenangan pemerintah pusat. PP ini dinyatakan Dirjen Mineral dan Batubara Thamrin Sihite pada (28/9/2012), akan mampu mengatasi permasalahan rumit di sektor pertambangan, termasuk diterbitkannya ribuan IUP oleh kepala daerah yang menimbulkan ovelapping lahan pertambangan.

Pengamat pertambangan M.S Marpaung menyikapi tegas pernyataan Thamrin tersebut, karena menurut hematnya  ada beberapa masalah di UU Otonomi yang diberikan pada daerah, begitu juga di UU Minerba no 4 tahun 2009 diberikan kekuasaan kepada Bupati untuk menerbitkan IUP, saat sekarang kewenangan tersebut dilihat berlebihan maka tidak akan semudah itu menarik UU karena nyatanya lahan pertambangan di daerah semua sudah habis.

Diakuinya untuk beberapa daerah Gubernur berhak untuk terlibat dalam penerbitan IUP meskipun juga tidak beres, bahkan di Papua dan Aceh gubernur-pun masih bisa ikut campur karena otonomi khusus dan berujung dengan ketidakberesan pula. Maka jalan terbaik menurut Marpaung adalah membenahi pelaksanaan UU, bukan masalah pihak yang mengeluarkan ijin.

"Konsitenlah pemerintah, harusnya setelah 2009 tidak boleh terbit IUP kecuali melalui lelang, tapi kenyataannya ribuan IUP diterbitkan dengan memainkan tricky dalam penerbitan IUP. Jadi UU yang sudah hadir itu dimainkan untuk terbitkan IUP. Sekarang setelah dinyatakan ada 10 ribu IUP pemerintah baru larang penerbitan IUP, malah IUP itu terbit tidak diatas lelang, dan semua di atas 2009, apa ada pemerintah pusat menegur bupati", papar Marpaung kepada Seruu.com, Rabu (5/9/2012).

Begitu pula dengan sistem Clear and Clean (C n C) yang sekarang dimainkan oleh pemerintah, marpaung berpendapat sudah hampir 6 ribu IUP yang dinyatakan C n C, yang awalnya ia berpikiran C n C ini adalah seleksi mendasar untuk kurangi IUP tapi ternyata mendekati 10 ribu IUP juga.

"Karena statementnya baru 6 ribu yang C n C berarti bisa jadi 10 ribu C n C semua, kalau semua C and C berarti begitu banyak ijin tambang", singkatnya.

Marpaung meminta agar pemerintah memisahkan fungsi pengawasan dari aparat penerbit ijin, agar jangan sampai penerbit ijin juga sekaligus pengawas. Semisal jabatan inspektur tambang di daerah, ia menyarankan agar semua pegawai pusat yang ditempatkan di daerah dan tidak bertanggung jawab terhadap bupati dan kepala dinas.

"Karena kalau di daerah, kira-kira kalau dia tidak setuju dengan jalan pikiran bupati dan gubernur bisa dipindah dinas dengan jabatan yang tidak ada apa-apanya, karena pimpinan daerah takut dilawan". [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU