Terkait Alotnya Renegoisasi Kontrak Karya, Pengamat: Kalau Perlu Presidennya Turun Tangan Tangani Freeport
Puluhan Pemuda Indonesia Tolak Kedatangan Hillary dan Nyatakan Nasionalisasi Freeport

Jakarta, Seruu.com - Alotnya renegosiasi kontrak karya yang salah satunya PT Freeport Indonesia terhadap enam poin yang dinegosiasikan, diantaranya royalti emas Freeport yang hingga kini masih dibayarkan sebesar 1% kepada pemerintah dari yang diaturkan dalam UU sebesar 3,75% dinilai pengamat pertambangan M.S Marpaung karena pemerintah Indonesai tidak mau ngotot dalam mengajukan lebih dari 3%.

Selain itu, Marpaung juga menjelaskan dalam kontrak Freeport ada satu baris kalimat yang mengatakan bahwa emas di Freeport  adalah by product atau product sampingan, karena dianggap product sampingan maka Freeport cukup membayarkan 1% royalti.

"Yang harus dilakukan Indonesia dalam negosiasi adalah membuang kalimat itu, jadi Freeport adalah produsen tembaga dan emas bukanlah produk sampingan tapi produk utama, bukan tembaga saja tapi tembaga dan emas!
Pemerintah harus ngotot karena profit margin dari emas sangat tinggi", tegas Marpaung, saat dihubungi Rabu (5/9/2012).

Seperti diketahui tambang gasberg yang dieksploitasi Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia yang mampu memproduksi, sekitar 2.025.000 ounces emas tiap tahunnya dengan harga di atas 100 dolar per ounce. Marpaung memberikan contoh  ada tambang di Indonesia yang memang hanya tambang emas saja dengan US$ 600 untuk biaya produksi, sementara dengan harga emas sekarang US$ 1500 hampir maka keuntungan Freport bisa lebih dari 100%.

"Boleh dong minta lebih dari 3%, nggak akan kemana mereka, kalau perlu presidennya turun tangan tangani freeport. Kalau produk emas masih dibilang sampingan sama sekali nggak fair lah", kata Marpaung.

Ia menilai bila sampai saat ini pemerintah tetap berkelit dengan besaran royalti yang disepakati untuk dibayarkan oleh Freeport, ini berarti memang belum ada kata sepakat antara tim renegosiasi dan Freeport. Tapi setelah ada kata deal hasil dari renegosiasi tersebut harus diumumkan kepada publik karena KK adalah dokumen publik.

"Siapa saja bisa meminta copynya untuk dibaca, dan harusnya juga bisa ditemukan copy-annya di perpustakaan nasional", tutupnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU