Hakim Baru Operasi Mata, Sidang Putusan IHCS Terhadap Freeport Ditunda Minggu Depan
Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Sidang Gugatan pembatalan Kontrak Karya Freeport dengan agenda Pembacaan Putusan yang rencananya digelar, Kamis (6/9/12) hari ini,  mengalami penundaan hingga, Kamis depan (13/9/12), sidang yang sempat membuat beberapa awak media menunggu sekitar 2 jam ini dikabarkan tertunda karena Hakim dalam persidangan tersebut baru saja usai menjalani operasi mata.

Persidangan yang telah dilalui sejak tanggal 14 Juni 2011 ini bermula ketika Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) sebagai penggugat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia, baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya demi kepentingan masyarakat luas yang tentu saja memiliki kepentingan hukum.

"Kami sedikit kecewa dengan penundaan ini, tapi kami akan tetap mengikuti proses sidang ini hingga majelis hakim memberikan putusan, disini kami menuntut agar pemerintah mampu menggali dan menekan para pelaku usaha pengelolaan Sumber Daya Alam untuk membayar Royalti-royalti sesuai dengan ketentuan PP No. 45/2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian ESDM sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 tahun 2012 demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," tutur Gunawan,  Ketua Eksekutif IHCS kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/9/12) siang tadi.
 
Pada putusan nanti pihaknya mengharap  gugatan IHCS diterima dengan alasan secara teknis hukumnya bisa dilihat pertama pada putusan sela, karena IHCS mempunyai  legal standing dan kemudian Pengadilan Negeri berhak memeriksa perkara inni.

"Ini kan membantah para tergugat bahwa yang memeriksa ini pengadilan arbitrase," ucapnya.

Bila dilihat dari keterangan ahli yang diajukan IHCS, Gunawan menambahkan, bahwa Freeport telah melawan hukum nasional dan mengakibatkan sebuah perjanjian batal, oleh karena itu KK seharusnya sudah batal semenjak tahun 2003.

"Kalaupun kita kutip dari ahli  yang diajukan tergugat kan dia memandang meskipun PP itu adalah hukum administrasi, tapi kan hukum administrasi itu tidak bisa mengabaikan hukum perdata. Jadi menurut kami sama saja," pungkasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU