Wamen ESDM Sebut Pembatasan BBM Bersubsidi Sulit Dilakukan
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini

Jakarta, Seruu.com - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menilai rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi membatasi kendaraan memakai premium bersubsidi akan sulit dilaksanakan.

"Silakan saja kalau BPH Migas mau membatasi, tapi secara operasional sulit dilakukan," katanya di Jakarta, Jumat (07/9/2012).

Menurut dia, BPH Migas memang berhak mengeluarkan aturan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan akan terbentur sulitnya pengawasan.

"Berapa polisi yang harus berjaga-jaga di SPBU, sebab pastinya akan ada pembeli yang memaksa untuk mengisi premium bersubsidi," katanya.

Ia meminta, BPH Migas mengkaji ulang rencana pembatasan tersebut.

Menurut dia, masalah BBM sekarang karena disparitas harga yang terlalu jauh, sehingga meningkatkan penyelewengan baik ke industri maupun negara lain. "Jadi, solusinya mengurangi disparitas harga itu," ujarnya.

Namun demikian, Rudi mengatakan, rencana BPH Migas melarang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalan tol menjual BBM bersubsidi bisa dilakukan.

"Jalan tol merupakan area tertutup, sehingga aturan itu bisa dilakukan. Pemerintah akan dukung," ujarnya.

Kendaraan yang memasuki jalan tol, lanjutnya, adalah mobil yang dimiliki masyarakat berkemampuan cukup, sehingga layak tidak memakai premium subsidi.

Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas, Djoko Iswanto mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan peraturan yang membatasi kendaraan membeli premium bersubsidi di SPBU.

Opsi pembatasan adalah setiap mobil yang mengisi premium di SPBU maksimal 10 liter per hari.

Pembatasan akan dimulai di DKI Jakarta dan selanjutnya diterapkan secara nasional.

Penerapan pembatasan tersebut mendesak dilakukan di DKI Jakarta, mengingat kuota premium bersubsidi di ibu kota tersebut akan habis pada pertengahan September 2012.

BPH Migas juga akan mengeluarkan aturan yang melarang kendaraan mewah memakai BBM bersubsidi.

Kriteria kendaraan mewah bisa dari kapasitas mesin, tahun pembuatan, atau harga.

BPH Migas juga telah mengirim surat ke PT Pertamina (Persero) agar melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan pemakaian premium bersubsidi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Langkah-langkah tersebut antara lain membagi sisa kuota premium bersubsidi yang ada sampai akhir tahun 2012, menghentikan penyaluran premium bersubsidi di jalan tol dan permukiman mewah, serta menggantikan dengan pertamax, dan mengurangi penyaluran premium di SPBU dan mengganti dengan pertamax.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro juga menilai, rencana pembatasan premium tersebut sulit dilakukan.

"Ditambah lagi, hasil penghematannya juga belum tentu signifikan," katanya.

Ia khawatir, penerapan pembatasan di lapangan bakal menimbulkan kekacauan.

Menurut dia, opsi terbaik mengatasi permasalahan subsidi BBM adalah mengubah mekanisme dari harga ke langsung.

Pada Senin (10/4), pemerintah berencana mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi jenis premium dan solar tahun 2012 sebesar empat juta kiloliter ke DPR.

Dengan tambahan kuota tersebut, maka total konsumsi BBM 2012 diperkirakan mencapai 44 juta kiloliter.

Sementara, kuota BBM sesuai APBNP adalah 40 juta kiloliter.

Tambahan kuota itu berdasarkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 30 Agustus 2012 yang sudah mencapai 29,32 kiloliter.

Dengan rincian, premium 18,44 juta kiloliter, solar 10,06 juta kiloliter, dan minyak tanah 700 ribu kiloliter. [ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU