Ahli Hukum Internasional: Indonesia Keluar Saja Dari Arbitrase ICSID Kalau Takut Dituntut Freeport
Hikmahanto Juwana (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Ketakutan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dituntut di arbitrase internasional oleh Freeport menjadi salah satu indikator utama mandegnya renegosiasi kontrak karya Freeport. Tidak berjalannya renegosiasi ini bahkan dinilai sejumlah pengamat hukum dan pertambangan telah menghilangkan kedaulatan negara.

Ini terbukti pemerintah membiarkan kontraktor asing, seperti Freeport membayar royalti emas, perak, dan tembaga masing sebesar 1%, 1%, dan 1,5%. Padahal, dalam PP No 45/2003, royalti emas, perak, dan tembaga masing-masing 3,75%, 3,25%, dan 4%. Pemerintah-pun akhirnya dianggap takut akan intervensi dari Amerika Serikat. Terlebih dalam penetapan UU No 4/ 2009, pemerintah dan DPR telah membiarkan rekayasa untuk memasukkan ayat a pasal 169 yang mengakui kontrak sampai masa berlakunya berakhir.

Pengamat hukum Internasional Hikmahanto Juwana ahirnya membeberkan perihal arbitrase internasional yang ia jelaskan dibagi menjadi 2 macam, yang pertama adalah arbitrase yang diatur dalam kontrak karya kayak misalnya New Mount, dan yang kedua adalah International Centre for Settlement of Divestment Disputes (ICSID).

"Kalau dalam konteks arbitrase yang ada KK itu tidak dalam posisi yang kuat, kalau misalnya KK harus selesai dalam tahun 2012 dan sudah disebutkan dalam KK perpanjangan hingga 2021 lalu kemudian sesuai pasal 169 a bahwa KK berlangsung terus dan dihormati hingga masa berakhirnya kecuali kalau kita tiba-tiba secara sepihak sebelum 2021 pemerintah memutuskan kontrak, kita bisa kalah," jelas Hikmahanto kepada Seruu.com, Kamis (13/9/2012).

Hikmanto justru menilai pemerintah takut akan arbitrase ICSID karena Freeport sebagai investor pasti merasa akan terdepak dengan adanya UU no 4 tahun 2009. Hikmanto-pun menyarankan agar pemerintah pergi ke ICSID lalu meminta konsesi yang mengatur tentang ICSID dan menyatakan pemerintah Indonesia boleh keluar dari ICSID.

"Kita dulu butuh ICSID agar investor yang masuk ke negara kita punya confidence terhadap Indonesia, karena sebagai negara berkembang dikhawatirkan melakukan nasionalisasi sehingga untuk membuat mereka tenang mereka meminta Indo ikut ICSID. Jaman sekarang investor datang karena banyak yang bisa didapat di Indonesia dengan berinvestasi, dan dalam posisi seperti itu nilai tawar pemerintah Indonesia naik jadi wajar kalau kita keluar karena nggak akan berdampak terhadap investor yang masuk," ujarnya.

Meskipun Indonesia keluar dari ICSID dipastikan Hikmanto investor lain tetap akan datang. Dan tentu posisi menjadi lebih aman karena investor asing tidak akan menuntut ke arbitrase internasional lagi karena tidak ada kemampuan kesana.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU