Hikmahanto: Kalau Pemerintah Nggak Mau Berhadapan Dengan Rakyat Sendiri Hentikan Kontrak Freeport
Lahan pertambangan PT Freeport di Indonesia (Reuters Pictures)
Udahlah, nggak usah diperpanjang kontraknya kalau nggak pemerintah akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat sudah semakin kritis mereka tahu berapa kandungannya bumi kita dan mereka ingin ini diberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat bukan negara lain. Mana ada pemerintah yang mau berhadapan dengan rakyatnya sendiri, siapa yang memilih mereka dulu - Hikmahanto Juwana

Jakarta, Seruu.com - Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton minggu kemarin selalu dikaitkan dengan intervensi terhadap renegosiasi kontrak karya Freeport, namun dikatakan pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana ada atau tidaknya intervensi tersebut bisa terlihat bila Freeport mendapat perpanjangan kontrak hingga tahun 2041.

"Kalau Freeport dapat perpanjangan sampai 2041 itu pasti ada kaitannya dengan pemerintah AS, karena mereka intens sekali untuk dapatkan sampai 2041, karena pemerintah kita merencanakan hingga 2041 juga. Mereka-pun akhirnya berfikir bagaimana mendapatkannya, padahal habis kontrak kan tahun 2021, siapa yang bodoh sekarang?" cetus Hikmahanto  kepada Seruu.com, Kamis (13/9/2012).

Seperti disebut dalam dalam pasal 169 a kontrak karya tetap dihormati tapi diakhiri sesuai masa habis kontrak, Hikwanto menilai  isi dari salah satu pasal dalam UU Minerba nomor 4 tahun 2009 tersebut semakin memperkuat permintaan dari rakyat.

"Udahlah, nggak usah diperpanjang kontraknya kalau nggak pemerintah akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat sudah semakin kritis mereka tahu berapa kandungannya bumi kita dan mereka ingin ini diberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat bukan negara lain. Mana ada pemerintah yang mau berhadapan dengan rakyatnya sendiri, siapa yang memilih mereka dulu," tegasnya.

Hikmahanto menambahkan bila dilihat secara doktrin KK dilawan dengan UU maka seharusnya kontrak itu kalah, namun  pemerintah tampak masih berbaik hati dengan mau bernegosiasi. Dan jika  pemerintah mau tegas misalnya ketentuan dalam UU bagi kuasa pertambangan dibatasi luas lahannya, maka untuk KK peraturan harus lebih kuat dari KP dan jangan kemudian pemerintah tidak punya percaya diri.

"Ini negara yang dia bicarakan, Freeport saja sewa ahli hukum yang bayarnya dollar masa pemerintah kita cuma pakai biro hukum yang bayarnya bulanan. Nggak ada yang memalukan dari tuntutan arbitrase, karena ini dalam koridor hukum,", pungkas Hikmahanto. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU