IHCS Akan Lakukan Banding Terhadap Putusan Sidang Gugatan Freeport
Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com -  Beberapa indikator dalam permasalahan Freeport, diantaranya pembayaran royalti yang rendah, belum lagi persoalan dengan masyarakat adat disana yang menyangkut persoalan perburuhan, bahkan permasalahan lingkungan hidup dan agraria yang mendorong Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) melakukan gugatan terhadadap Freeport.

 

Bahkan hitungan IHCS menyebutkan total kerugian negara akibat Perbuatan Melawan Hukum yakni pembayaran royalti dari Freeport yang lebih rendah dari ketentuan beleid PNBP itu sebanyak US$256,2 juta.

Namun hasil yang jauh mengecewakan justru didapat dari hasil sidang putusan kemarin, Kamis (13/9/12) di PN Jakarta Selatan yang dengan jelas menyebutkan tuntutan IHCS ditolak karena tidak memiliki legal standing tanpa melihat secara mendalam pokok perkara yang menjadi dasar gugatan.

"Pokok perkaranya dapat kita lihat beberapa hal salah satunya di materi gugatan kita, apa jawaban dari para tergugat, apa keterangan ahli, kalau para tergugat tidak pernah masuk ke pokok perkara yang dia nyatakan dan bukti-bukti yang ia sampaikan," ucap Ketua Eksekutif IHCS ketika ditemui Seruu.com, Kamis (13/9/12) sore.

Ada dua ahli yang dihadirkan dalam sidang ini yaitu dari Freeport dan IHCS, dari IHCS menyatakan kontrak karya adalah sebuah kontrak yang bertentangan dengan hukum nasional dan dinyatakan batal karena tidak sesuai dengan PP 45 th 2003, sedangkan ahli dari Freeport menganggap PP 45 th 2003 adalah hukum administrasi dan bahwa hukum administrasi tidak boleh mengabaikan hukum perdata.

"Sekarang berarti argumennya sama dengan kita, ini harus diselidiki apakah ada suap atau tidak. Legal standing kan persoalan formal bukan pokok perkara, tiba-tiba putusannya cuma karena legal standing padahal butuh waktu 2 tahun untuk buat keputusan, masa cuma legal standing?" tuturnya.

Karena banyaknya indikasi kecurangan dan tidak dibahasnya pokok perkara dalam putusan sidang ini, IHCS secara tegas menyatakan akan melakukan banding serta melaporkan ke Mahkamah Agung juga Komisi Yudisial atas kejanggalan putusan sidang ini.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU