Pertamina Upayakan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com – Pertamina telah memasang sistem IT, yang dikenal dengan sistem POS (Point of Sales), di 112 SPBU yang ada di Kalimantan Selatan, dan bertahap ke seluruh Kalimantan. Dan direncanakan secara bertahap akan dipasang di semua SPBU di Indonesia, yang berjumlah sekitar 5.000 SPBU.

Sistem POS ini direalisasikan sebagai wujud kerja keras Pertamina dalam penyaluran dan melakukan pengawasan BBM Subsidi sehingga dapat tepat sasaran sampai dengan ke SPBU. Hal ini disampaikan Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina, Hanung Budya dalam Pers Conference di Hotel Westin, Nusa Dua-Bali, Jum’at (14/09/2012) pagi.

Sistem POS tersebut, dapat mengidentifikasi siapa konsumen di SPBU, volume pembelian, dan waktu pembeliannya, sehingga memsatikan penyaluran BBM Subsidi di SPBU tepat jumlah dan tepat sasaran. Selain itu, secara rutin akan dilakukan audit internal, juga dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dalam distribusi BBM Subsidi.

"Apabila dalam audit terbukti terdapat BBM Subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran, maka subsidinya tidak akan diganti oleh pemerintah", tutur Hanung.

Terkait pernyataan BPH Migas tentang adanya 170 mobil tanki BBM Subsidi di Kalimantan Barat yang pengirimannya tidak sampai ke SPBU, Hanung Budya menyatakan bahwa Pertamina belum menerima informasi resmi. Pada kesempatan ini Pertamina meminta BPH Migas untuk memberikan informasi yangn lebih lengkap, terkait titik lokasi, waktu, dan volume dugaan penyelewengan distribusi BBM Subsidi tersebut.

"Pertamina terbuka dan siap melakukan investigasi bersama BPH Migas apabila telah menerima data data valid dari BPH Migas", tambahnya.

Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyimpangan dalam distribusi BBM Subsidi terancam sanki pidana kurungan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 6 miliar rupiah. Maka dalam setiap pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi, Pertamina memiliki mekanisme sanksi agar distribusi tetap berjalan sesuai ketentuan melalui, sanksi internal, jika ada pekerja Pertamina maupun mitra kerja yang terlibat, maka Pertamina akan menyerahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Erry Purnomo Hadi, Ketua DPP  Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas, dan Afandi, GM Fuel Retail Marketing Region V. Menurut Erry dan Afandi, Pertamina telah mengembangkan Standard Operating Procedur (SOP) dalam distribusi BBM.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU