Dewi Aryani: Pemerintah Gagal Menaksir Kebutuhan Premium
Dewi Aryani (Foto: Saifullah Halim/Seruu.com)
Dalam kasus kelebihan kuota pemakaian premium bersubsidi ini, pemerintah telah gagal dalam menaksir kebutuhan masyarakat atas konsumsi BBM, khususnya premium - Dewi Aryani

Jakarta, Seruu.com - Carut marut kebijakan pengelolaan BBM di Indonesia akhirnya selalu memunculkan polemik baru. Pada perhitungan per 30 Agustus 2012, konsumsi premium bersubsidi DKI Jakarta sudah mencapai 1,41 juta kiloliter dari jatah 1,03 kiloliter.

Anggota DPR komisi VII, Dewi Aryani melihat, salah satu penyebab terjadinya konsumsi berlebihan adalah karena banyak mobil-mobil dari luar Jakarta yang membeli premium bersubsidi di Jakarta.

"Dalam kasus kelebihan kuota pemakaian premium bersubsidi ini, pemerintah telah gagal dalam menaksir kebutuhan masyarakat atas konsumsi BBM, khususnya premium," kata Dewi saat diskusi "BBM Boros Anggaran Keropos" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/9/2012).

Hal ini terlihat, kata Dewi, dari realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang selalu melebihi anggaran sejak 2007. Bahkan, lanjut Dewi, tahun 2007 margin antara realisasi volume BBM bersubsidi dengan kuota pada APBNP hampir mencapai 4 juta kilo liter yaitu 35,54 juta kilo liter sedangkan realisasinya mencapai 39,18 kilo liter.

"Kelebihan realisasi volume BBM bersubsidi sejak tahun 2007 ini memperlihatkan kesalahan pemerintah tidak hanya lalai dalam merencanakan anggaran, namun juga dalam pengawasan kegiatan hilir seperti distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Dewi.

Saat ini, lanjut Dewi, fenomena ini seolah membuka mata beberapa pihak bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang akan menelan pil pahit malapetaka premium bersubsidi.

"Pertama, kesalahan kebijakan ini, masyarakat nanti-nya yang akan disalahkan karena dianggap boros. Padahal pemerintah yang tidak jelas menentukan segmentasi dan pembatasan pemakaian premium bersubsidi ini. Kedua, nantinya juga masyarakat yang akan menjadi pihak yang merasakan kelangkaan premium," tegas Dewi.

Oleh karena itu, Dewi menekankan, pemerintah harus mengkaji ulang kinerjanya, khususnya dalam merencanakan kebijakan yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.

"Masalah premium bersubsidi jelas bukan satu-satunya masalah energi Indonesia. Tapi penting memahami bahwa subsidi adalah hak rakyat. Berbagai upaya harus dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat tanpa mengedepankan beban solusinya pada rakyat," papar Dewi. [Wish]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU