Ini Dia Dosa-dosa Pemerintah Dalam Renegosiasi Kontrak Karya Versi IGJ
Direktur IGJ, Salamuddin Daeng (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Renegosiasi Kontrak Karya terhadap 3 perusahaan tambang besar yaitu Freeport, Inco dan Newmont yang minim progress mendapat sorotan dari Institute of Global Justice (IGJ). Menurut Salamuddin Daeng, Direktur Eksekutif IGJ ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan renegosiasi kontrak karya ini.

Salah satu faktor terpenting menurutnya adalah proses renegosiasi harus dilakukan secara transparan. Karena selama ini desas desus renegosiasi cenderung tertutup, yang akhirnya terindikasi dijadikan alat oleh segelintir elite untuk kepentingan kelompoknya.

"Proses renegosiasi ini tidak melibatkan masyarakat secara luas, tidak menyerap aspirasi publik, tidak meminta penilaian dari kalangan akademisi dan lainnya", ucap Daeng kepada Seruu.com malam ini, Sabtu (15/9/2012).

Selain itu proses renegosiasi dianggapnya tidak dimulai dengan langkah transparansi bisnis, terutama perusahaan perusahaan tambang yang menjadi obyek renegosiasi kontrak. Selama ini KK perusahaan Newmont, Freeport, sangat tidak dipublikasi kepada publik dan dirahasiakan oleh pemerintah dan perusahaan.

"Renegosiasi hanya seputar kepentingan pendapatan pemerintah semata. Tidak memasukkan aspek-aspek seperti masalah lingkungan, pengelolaan limbah, larangan pembiangan tailing secara serampangan ke sungai dan ke laut, dan masalah masalah lingkungan lainnya", tegas Daeng.

Daeng melihat tuntutan pemerintah dalam renegosiasi juga sangat minim baik dalam hal divestasi, royalti 10 persen, yang paling tidak menurutnya minimal 51 persen. Dan local content mestinya telah menjadi kewajiban perusahaan sejak lama.

"Pemerintah sama sekali tidak melakukan renegosiasi dalam hal perbaikan upah buruh sebagaimana yang dituntut buruh Freeport misalnya, kasus penyimpangan upah buruh yang dilakukan Newmont. Mestinya masalah ini masuk dalam point renegosiasi juga dong".

Bahkan renegosiasi ini sama sekali tidak memasukkan aspek perbaikan kondisi kehidupan masyarakat lokal Papua, lanjutnya, seperti Newmont, masyarakat Sumbawa mestinya sebagai bagian penting yang harus memperoleh manfaat dari pertambangan. Namun pemerintah melupakan bahwa kondisi rakyat di wilayah wilayah tambang sangat miskin.

"Ini renegosiasi hendak mengkompensasikan perpanjangan kontrak, seperti dalam renegosiasi Freeport hingga 2041, yang berarti bahwa supremasi dan dominasi perusahaan itu semakin tidak tergoyahkan dalam pengerukan emas Indonesia", tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU