Marwan Batubara: Jangan Sampai Renegosiasi KK Ditunggangi Kepentingan Politik 2014!
Marwan Batubara (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Saya sengaja angkat supaya ini tidak terjadi dan DPR bisa mengawal agar tidak terjadi, yang penting kan sebetulnya apa yang sudah ditetapkan dalam UU Minerba no 4 th 2009 dan semua yang disebutkan dalam enam poin renegosiasi KK, itu saja yang dituntaskan jangan ditambah-tambahi - Marwan Batubara

Jakarta, Seruu.com - Komisi VII sebagai relasi dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga minggu ini belum juga memanggil KESDM terutama Direktorat Jendral Minerba yang dijanjikan minggu ini akan merapatkan progres renegosiasi kontrak karya dalam panja Minerba di Komisi VII DPR.
 

Lambannya kinerja ESDM dalam renegosiasi, juga lemahnya pengawasan DPR sebagai legislatif ini memicu banyaknya spekulasi tentang deal-deal tersendiri antara pemerintah dengan oknum di dalam korporasi KK, bahkan dikhawatirkan deal ini menyangkut pembiayaan logistik Pemilu 2014 nanti. Pernyataan tegas ini disampaikan Marwan Batubara, Direktur IRESS kepada Seruu.com, Jumat (21/9/2012).

"Saya sengaja angkat supaya ini tidak terjadi dan DPR bisa mengawal agar tidak terjadi, yang penting kan sebetulnya apa yang sudah ditetapkan dalam UU Minerba no 4 th 2009 dan semua yang disebutkan dalam enam poin renegosiasi KK, itu saja yang dituntaskan jangan ditambah-tambahi," tegas Marwan kepada wartawan.

Berdasar wacana yang kencang di media yang akhir-akhir ini sering dikoarkan pemerintah tentang perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2041, Marwan mengimbau kepada pemerintah agar jangan memfokuskan renegosiasi pada poin yang tidak disebutkan dalam 6 isu strategis renegosiasi KK.

"6 kewajiban yang harus dipatuhi dalam UU Minerba harus diselesaikan segera tanpa membahas perpanjangan, jadi bereskan dulu saja jangan sampai 6 ini ditambah perpanjangan padahal kita tidak mendapat keuntungan yang lebih baik, artinya kita kehilangan kesempatan untuk kuasai tambang nantinya", ucap Marwan.

Wacana perpanjangan kontrak untuk Freeport hingga tahun 2041 dinilai Marwan sebagai bukti kelemahan dari pemerintah, maka dari itu,  Ia meminta kepada pemerintah renegosiasi jangan sampai lambat karena ada deal yang berujung pada kerugian negara yang terjadi di bawah meja.

"Saya hanya ingatkan jangan sampai renegosiasi untuk dapatkan dukungan politik pada pemilu 2014 dengan menegosiasikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan 6 kewajiban dalam renegopsiasi sesuai UU Minerba, silahkan masyarakat dan media menilai kalau memang ada indikasi memang itu berpotensi terjadi," tutup Marwan. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU