Sonny Keraf : Pemerintah Harus Tegas, Semua Berpatokan UU Minerba

Jakarta, Seruu.com -  Seperti diucapkan berkali-kali tentang sulitnya proses renegosiasi kontrak karya terutama pada 3 perusahaan besar yaitu Freeport, Vale dan Newmont dengan waktu yang tidak bisa ditargetkan namun Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini tetap menepis macetnya renegosiasi ini dengan dalih proses masih berjalan lancar. Seperti disampaikannya pada pidato di kantor KAHMI, Jumat (22/9/2012) kemarin.

"Sudah berjalan walaupun di tingkat kita di bawah berjalan lancar, di tingkat dirjen kita sudah melakukan beberapa langkah renegosiasi tapi di tingkat Kementrian dan Menko kita masih menunggu langkah berikutnya, seperti kita ketahui renegosiasi tidak mudah butuh waktu berbulan-bulan jumlanya pun cukup banyak bahkan bisa setahun", kata rudi di depan puluhan anggota KAHMI (22/9/2012).

Bahkan Rudi memposisikan 3 perusahaan tambang raksasa tersebut sama seperti industri tambang lain yang tidak perlu dikejar-kejar informasinya, karena pasti mendapat perlakuan sama dengan perusahaan kontrak karya yang lainnya. Ia juga menyatakan berdasar informasi dari Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, kini renegosiasi KK mulai digeser  royalti 10%.

"Kenapa kita mengejar perusahaan-perusahaan besar seperti Inco, Newmont, Freeport itu saja yang diputar-putar. Mereka sama saja dengan industriawan yang lain yang di belakang, kalau yang lain belum maka dia juga belum sabar dulu lah. Ada informasi dari Pak Hatta supaya renegosiasi itu bisa digeser ke royalti 10%", ucapnya.

Minimnya pendapatan bukan pajak atau royalti dari pertambangan mineral disebut sebagai alasan dinakikannya royalti menjadi 10%, karena bila dibandingkan dari industri migas dengan prosentase 100% maka 62% untuk negara, sekitar 15-17% untuk perusahaan dan 25% untuk wilayah, tetapi untuk mineral tidak sampai 20% yang disetor untuk negara.

"Kalau zakat aja 2,5% masa dari alam sendiri nggak sampai 20%, baru ketika diinformasikan di media ramai langsung itu namanya Freeport berkoar-koar minta ketemu minta bicara".

Melihat statement-statement pemerintah ini,  mantan Ketua Panja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sonny Keraf menilai tidak adanya target dalam renegosiasi ini akibat pemerintah tidak tegas serta tidak memiliki keberanian. Ia juga menentang bila royalti  sebesar 3,75% atau 10% yang disepakati dengan meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 tidak bisa dikabulkan karena harus sesuai dengan UU dan PP besrta enam poin yang menjadi patokan renegosiasi.

"Ajak dia duduk satu persatu, dan membahas ayat-ayat dalam kontrak karya bisa diselesaikan satu persatu sesuai ketentuan UU Minerba no 4 tahun 2009, itu saja sederhana kok. Ini soal ketegasan pemerintah saja!", tegas Sony kepada Seruu.com hari ini, Senin (25/9/2012).

Lanjutnya, "Pegangan saya tetep UU dan pemerintah maupun kontraktor harus menyesuaikan perintah KK dengan UU, masalah apapun harus sesuai dengan UU", tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU