Freeport Tuntut Kesetaraan Pajak Dengan IUP, Baru Mau Tingkatkan Royalti
Direktur Eksekutif IMA (Indonesia Mining Assosiation), Syahrir AB (Foto: Aini/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Merasa seringkali diperbincangkan di media mengenai besaran royalti yang harus dibayarkan PT. Freeport Indonesia yang diajukan pemerintah dari 3,75% menjadi 10% Syahrir AB, Excecutive Director IMA buka suara. Menurutnya untuk royalti tidak bisa dibilang setuju atau tidak setuju namun yang terpenting perlakuan yang sama untuk semua perusahaan mineral di Indonesia.

Sesuai  UU penerimaan negara yaitu UU no 36 tahun 2008 yang menyebutkan pajak badan sebesar  25%, namun nyatanya kata Syahrir Freeport menanggung pajak badan 32%. ia berpendapat ini tidak adil akrena tidak diberlakukan sama kepada IUP.

"Misal royalti ditambah kan nggak lucu yang lain pajak badan 25% plus royalti katakan 10% sementara Freeport nanti kalau tidak dirubah KK-nya dia tetap 32% plus 10% kan berat buat mereka", tutur Syahrir kepada wartawan seruu.com, Senin (25/9/2012).

Pihaknya-pun menuntut pemerintah pemerintah berlakukan equal treatment, jadi jika pemegang IUP membayar pajak badan 25%,maka KK  juga dikenai 25% pula baru kemudian digenjot naik ke royalti yang lebih tinggi, karena royalti bukan sekedar setuju atau tidak yang justru akan semakin mempersulit renegosiasi menurut hematnya.

"Yang penting pemerintah posisinya kuat kalau adil equal memberlakukan UU penerimaan negara berjenis apakah IUP atau PKP2B kalau kena pajak badan 25% maka semua juga kena 25%, pada saat itu berbeda lemah pemerintah untuk minta naikkan royalti", kata Syahrir.

Padahal berdasarkan perbandingan, pengusaha nasional terkena kewajiban pajak yang lebih besar dari yang harus dibayarkan oleh pengusaha asing yang memegang Kontrak Karya.

Hal tersebut terungkap dari data yang didapatkan oleh seruu.com berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengusaha nasional dan dari acuan aturan yang berlaku. Dari tabel diatas bisa nampak perbedaan pajak yang harus dibayarkan oleh IUP dan Kontrak Karya, dan tampak jelas disparitas jumlah pajak yang dibayarkan.

Itulah mengapa perusahaan mineral nasional pemegang IUP merasa ditindas dan dianaktirikan oleh pemerintah terlebih sejak diadakannya BK 20% sesuai syarat ekspor ore dari Permen ESDM no 7 th 2012 yang memberatkan pengusaha tambang nasional. [ain]

KeteranganIUP/IPRKK
PPH 2525%25%
PPH 2310%10%
PPH10%10%
PPH 215%-30%5%-30%
ROYALTI5%1%-3,75%
BK (Pajak Ekspor)20%0%
Insentif Pajak0%Holiday Tax
Tipe Perhitungan Pajak-Nail down

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU