Minimnya Penerimaan Negara dari Sektor Migas, Anggota DPR: Ini Harus Diaudit Oleh BPK
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi VI DPR Mardani menyayangkan penerimaan negara yang masih kecil dibanding biaya eksplorasi yang mesti ditanggung pemerintah. Ia mengungkapkan hanya ada sedikit selisih antara cost recovery eksplorasi migas yang mencapai 15,5 miliar dolar AS (sekitar Rp Rp 147,25 triliun) sementara penerimaan negara dari sektor ini hanya mencapai Rp 165,15 triliun.
 

Maka dari itu DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas).

“Ini memprihatinkan. Karena dengan cost recovery 15,5 miliar dolar AS sementara penerimaan negara Rp 165,15 triliun, maka dana bersih yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp 17 triliun,” ujar Mardani kemarin, Senin (25/9/12).

Ironisnya kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya dana dan kuota subsidi BBM yang terus membebani APBN. Dengan fakta tersebut pihaknya menilai tampaknya ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh. Bahkan dana subsidi BBM terus meningkat, terlebih tahun 2013 nanti  melalui nota keuangan dan RAPBN 2013 pemerintah mengajukan Rp 193 triliun.

"Ini sangat mengenaskan, di tengah meningkatnya dana dan kuota subsidi BBM yang terus membebani APBN, pemerintah seperti tidak ingin melakukan perbaikan yang menyeluruh. Kami khawatir jika dibiarkan tanpa ada usaha perbaikan, tidak akan ada penerimaan negara dari sektor itu dan negara justru memberikan subsidi kepada perusahaan minyak melalui cost recovery,” ujar anggota Fraksi PKS ini.

Hal ini diperparah adanya minus yang sangat besar jika dibandingkan dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah yang sebesar Rp 137 triliun. Itu artinya, negara harus mengalokasikan dana dari anggaran lain untuk mensubsidi. Menanggapi respon para praktisi di bidang migas yang menyatakan bahwa 80 persen cost recovery adalah untuk investasi, Mardani berpendapat,  investasi seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan harus jelas perhitungan tambahan keuntungannya bagi pemerintah.

“Kenyataannya kok justru produksi terus menurun dan apakah pemerintah bisa mendapatkan tambahan keuntungan, ini jelas janggal,” katanya.

Melihat fakta ini, pengamat pertambangan dan perminyakan Kurtubi berpendapat bahwa sebenarnya banyak poin di sektor migas yang harus diaudit oleh BPK. Di antaranya, pengauditan di sektor teknis produksi minyak nasional yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan migas. Kemudian, besaran cost recovery dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan perusahaan migas mestinya tidak ditanggung negara melainkan perusahaan minyak masing-masing.

"Selama ini dana CSR dimasukkan oleh BP Migas ke Cost Recovery yang menyebabkan pengeluaran negara terus membengkak, makanya  BPK juga mesti mengaudit penjualan LNG kilang Tangguh ke China yang terlampau murah. Dari situ bisa meningkatkan pendapatan negara,” ucapnya ketika dihubungi kemarin Selasa (26/9/12).[Ain]
 

KOMENTAR SERUU