Ilegal Mining Biji Timah di Bangka Rugikan Negara, IKT Gelar Aksi Keprihatinan Atas Ulah Malaysia
Karyawan PT Timah (Persero) Tbk menggelar apel akbar, pada hari ini 1 Oktober 2012 yang bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila, di tugu Proklamasi, Jakarta (Foto: Aini/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Malaysia diduga telah menjarah produk pertambangan dalam negeri berupa bijih timah di Bangka Belitung yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar RP 21 triliun. Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya data ITRI (International Technologi Research Institute) yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 - tahun 2010 Malaysia telah menghasilkan logam timah sebesar 128.000 ton, sementara produksi bijih timah Malaysia hanya sebesar 7.490 ton pada kurun waktu yang sama.

Dari data ITRI tersebut, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa terus dijajah bangsa lain secara serempak seluruh Karyawan PT Timah (Persero) Tbk menggelar apel akbar, pada hari ini 1 Oktober 2012 yang bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila, di tugu Proklamasi, Jakarta. Wirtsa Firdaus, Ketua IKT (Ikatan Karyawan Timah) menegaskan aksi ini semata untuk mengobarkan semangat nasionalisme kepada seluruh karyawan PT Timah (Persero) Tbk, agar tidak gentar menghadapi berbagai tekanan yang dilancarkan antek Malaysia.

"Dari data ini kami menyimpulkan inilah nilai aset NKRI yang dirampas Malaysia dan antek anteknya, aksi ini sengaja kami gelar bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila untuk menggugah dan mengobarkan semangat nasionalisme karyawan, agar tidak gentar menghadapi berbagai tekanan antek Malaysia” tegas Wirtsa.

Aksi ini tak hanya dilaksankan di Jakarta tapi juga seluruh wilayah operasi mulai dari Kantor Pusat PT Timah (Persero) Tbk di Pangkalpinang, Sungailiat, Belinyu, Jebus, Muntok, Toboali, Jakarta, Cilegon, Belitung, dan Kundur, merupakan inisiatif Ikatan Karyawan Timah (IKT) dan pengurus wilayah masing-masing.

"Ini simbol keprihatinan kami, juga bentuk perlawanan terhadap berbagai bentuk praktik ilegal mining di Bangka Belitung yang diduga telah dibackingi investor Malaysia", ucapnya.

Praktik ilegal mining di Bangka Belitung ini tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, bahkan diduga telah melibatkan pejabat tinggi di Provinsi tersebut namun sayangnya sepertinya ada money politic hingga tidak tersentuh hukum.

“ Negara dan masyarakat Indonesia harus menanggung kerugian material sekaligus non material, terutama jika praktek ilegal mining tetap dibiarkan maka lingkungan di Bangka Belitung bakal semakin parah”, tandasnya. [Ain]

KOMENTAR SERUU