ESDM Akan Cabut IUP Yang Diketahui Terbit Setelah 2009 Dalam Rekonsiliasi Pertambangan II
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Rekonsiliasi Pertambangan Tahap II yang masih berlangsung bagi wilayah Sulawesi terhitung 2 hari sejak kemarin di kantor Direktorat Jendral Mineral dan Batubara KESDM tampak ramai didatangi puluhan pengusaha tambang mineral dari berbagai wilayah Sulawesi. Rekonsiliasi yang menjadi lanjutan dari tahap pertama ini dijelaskan Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Deden Ida Suhendra, sebagai rekonsiliasi yang mampu memecahkan beberapa permasalahan signifikan dari sektor pertambangan yang terdeteksi pada tahap pertama.

"Setelah rekonsiliasi tahap pertama banyak permasalahan utama seperti overlapping lahan baik sesama k0moditas maupun yang bukan, penerbitan ijin tidak sesuai kewenangan, batas wilayah yang tidak jelas antara kabupaten A dan B. Dari permasalahan-permasalahan itu kemudian kita selesaikan runut," jelasnya ketika ditemui Seruu.com di kantor Mineral Kamis (4/10/12).

Tak hanya berlaku bagi mineral, rekonsiliasi yang berdasar atas UU Minerba no 4 tahun 2009 ini juga berlaku sama bagi permasalahan di sektor batubara antara lain mengenai invntarisasi IUP di daerah sehingga akan didapatkan data akurat tentangg DMO, juga peningkatan pendapatan negara.

Dede memaparkan baru setelah ada UU Minerba dan Permen ESDM juga rekonsiliasi pertambangan tahap 1 dan 2 ini pihaknya akan mendapatkan data akurat tentang banyaknya IUP di daerah juga berbagai permasalahannya. Karena diakuinya sejak diberlakukan UU Otonomi Daearah tahun 1999 tidak ada data sama sekali yang diserahkan pada KESDM, sementara negara sangat bergantung terhadap cadangan mineral.

"Awal diterbitkannya UU Otda kita serahkan ke daerah sebanayak 500 Kuasa Pertambangan (KP) namun sampai namun daerah tidak pernah berikan laporan, padahal kita harus tahu blancing, akhirnya kita coba bersurat ke daerah, dan daerah harus laporkan ke pusat namun tidak disampaikan secara lengkap seperti komoditi, kapasitas, cadangan, dijualnya dalam bentuk apa, dalam negeri atau luar negeri makanya kita buat rekonsiliasi ini," jelasnya.

Dede melanjutkan selama bulan Mei tahun ini pihaknya mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga mengundang gubernur dan walikota untuk menyampaikan KP di tiap daerah mereka. Ia-pun menyatakan keterkejutannya melihat banyaknya jumlah IUP dari 500 KP tiba-tiba sudah 6000 IUP dan banyak yang bermasalah. Bahkan ini terungkap setelah sebagian dinyatakan C and C.

"Banyak IUP yang merasa dirugikan akhirnya protes, jadi kita coba siapapun yang dirugikan melapor. Kita pancing data dari pemilik IUP, mana sebetulnya yang valid data-data itu, harus ada kronologinya dan yang kita akui hanya IUP yang terbit sebelum adanya UU no 4 tahun 2009, kalau setelah itu tidak kita akui dan harus dicabut ijinnya". [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU