Rekonsiliasi Tahap Dua Juga Libatkan KPK Untuk Putuskan Punishment Bagi IUP Bermasalah
Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Direktur Pengusahaan Mineral Dede I Suhendra telah menegaskan bahwa setelah rekonsiliasi pertambangan tahap kedua pemerintah ESDM tidak akan menerima apapun bentuk dokumen mengenai IUP, dan tiap daerah hanya diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan semua kelengkapan teknis maupun non teknis juga telah dinyatakan C and C.

Selama jangka waktu 30 hari Dede mengatakan bahwa perusahaan yang sudah melalui proses klasifikasi secara spesifik dengan 27 kategori akan segera tadi ketahui permasalahannya dan bisa langsung diputuskan permasalahnya

"Rekonsiliasi ini selesai kita tidak menerima dokumen baru apapun alasannya, dan dalam 30 hari ini mereka harus selesaikan semua dan  kalau tidak selesai dikembalikan pada daerah dan dijadikan cadangan negara," tegas Dede ketika ditemui di kantornya, Kamis (04/10/2012).

Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto menegaskan masalah batas waktu 30 hari ini dinilainya cukup untuk menyelesaikan semua persyaratan teknis maupun non teknis karena sebelumnya sudah ada rekonsiliasi tahap pertama, dan pemerintah memang sengaja hanya memberi waktu 30 hari setelah rekonsiliasi tahap kedua untuk mempercepat karena sudah terlalu lama waktu yang diberikan untuk pengurusan dokumen IUP.

"Ini sengaja biar cepat karena nggak selesai-selesai, padahal mudah penentuan C and C itu, asalkan pertama IUP tersebut tidak tumpang tindih dan dokumen perijinan sesuai dengan ketentuan, katakanlah bupati atau walikota berikan ijin sesuai peraturan, yang kedua laporan teknis berupa laporan eksplorasi, laporan kelayakan dan dokumen lingkungan dsb semua ada. Dan yang ketiga, yang penting kewajiban keuangan baik iuran tetap atau royalti itu telah dibayarkan kalau memenuhi 3 kriteria ini bisa kita nyatakan Cand C," papar Susyanto ketika ditemui, Sabtu (6/10/2012).

Namun menurutnya ada beberapa permasalahan berat IUP yang tidak bisa langsung begitu saja diputuskan saat rekonsiliasi tahap kedua yaitu IUP tersebut tidak memenuhi kewajiban kauangan maka dan secara otomatis IUP tersebut tidak akan diakui. Namun langkah dari pemerintah pusat bagi IUP yang tidak sah tersebut belum ada keputusan konkret dari pemerintah karena belum dikonsultasikan dengan Minerba.

"Sampai detik ini kemarin baru tahap I diidentifikasi dan sudah selesai, maka untuk membersihkan dan itu dilaporkan juga ke KPK kalau tidak salah KPK sendiri ikut menyaksikan pada tahapan kedua, saya belum bicara dengan dirjen apa diserahkan ke hukum, atau ditutup dan dinyatakan tidak punya legalitas, apakah akan dicadangkan negara tapi itu belum jadi statement pemerintah karena belum dilaporkan menteri sampai sekarang, mungkin tunggu 30 hari dulu baru nanti akan lapor siapa tahu setelah 30 hari sudah clear semua,"jawab Susyanto. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU