Pemerintah ESDM Sampaikan Prihatin Terhadap Pencaplokan Lahan Antam, Marwan: Kalau Cuma Ngomong Gitu Anak Kecil Juga Tahu!
Direktur IRESS, Marwan Batubara (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Sejauh ini belum ada aset negara yang dapat diselamatkan dari tindak pencaplokan lahan tambang, terlebih pencaplokan lahan tambang milik BUMN contohnya PT Aneka Tambang yang dicaplok oleh Harita Group. Bahkan gugatan BUMN yang umumnya cukup banyak didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, baik pusat maupun daerah, selalu kalah di pengadilan, dan ini dialami pula oleh Antam di Mahkamah Konstitusi.

Kondisi ini diperparah oleh kondisi lembaga negara yang seharusnya berperan menegakkan hukum dan melindungi aset negara tidak mampu atau tidak mau menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

"Presiden, Menteri-menteri terkait, Polisi, DPR, DPRD dan Gubernur seolah-olah tidak mengetahui atau membiarkan berlangsungnya pencaplokan. Dengan begitu, rakyat pun tampaknya sudah hampir kehilangan harapan akan terselamatkannya aset negara tersebut,” jelas Marwan kepada ketika dihubungi Seruu.com,  11 Agustus 2012 lalu.

Menanggapi statement direktur IRESS ini, Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto mengatakan untuk penyelesaian overlapping seharusnya bisa dilakukan masing-masing korporasi, sementara ESDM tidak bisa berbuat banyak karena pada UU no 4 tahun 2009 ESDM tidak punya wewenang. Ini karena masing-masing Bupati dan Walikota punya wewenang sendiri.

"Apalagi kalau sudah masuk ke ranah hukum kita tidak bisa cawe-cawe, yang jelas pemerintah prihatin lembaga hukum kita seperti itu bahwa Antam telah kalah di MK. Fakta itu kita tidak bisa hindari sampai waktu itu sempat pak Thamrin menunda-nunda berikan C and C untuk harita karena ada surat ke KPK dsb, kami perhatian dan kalau sudah punya kekuatan hukum yang tetap harusnya sudah menang dia tapi ada faktor lain,  satu-satunya kewenangan memang kembali ke pengadilan," ucap susyanto kepada Seruu.com, Sabtu (6/10/2012).

Jawaban dari Susyanto tersebut ditanggapi tegas oelh Direktur IRESS, Marwan mengatakan bahwa jawabannya Kabiro Hukum ESDM tersebut adalah jawaban orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan ngara, karena ia menilai bagaimanapun ijin pertama kali diberikan pada Antam oleh Dirjen. Jadi secara otomatis ijin tersebut harus dilindungi agar tidak dicaplok oleh swasta.

"Saya rasa semua tahu pengadilan kita, kalau pusat tidak optimal akan terjadi, kalau cma bilang gitu anak kecil Juga tahu siapa itu pejabatnya, ada kejahatan, konspirasi, dan penuh dengan mafia jadi nggak bisa lepas tangan gitu saja", tegas Marwan kepada Seruu,com, Senin (8/10/2012). [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU