KATADATA:  Bila Negosiasi Pemerintah dan DPR Masih Buntu - Alternatif Akuisisi 7% Saham Newmont Dilakukan Perusahaan BUMN
Financial Analyst dan Founder KATADATA, Lin Che Wei (Kiri) Foto: Nurul Ainiyah]

Jakarta, Seruu.com - Bila komunikasi pemerintah dan DPR mengalami kebuntuan akibat ketegangan hubungan antara Menkeu dan DPR dan hingga saat ini Agus Martowardoyo belum ada langkah signifikan sejak dikeluarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi maka jelas pemerintah berpotensi kehilangan 7% sisa saham Newmont. Dengan waktu yang tersisa hanya 13 hari untuk menuntaskan transaksi ini, KATADATA menilai harus ada langkah sigap untuk mewakili kepentingan negara membeli saham Newmont yaitu dari BUMN non perbankan.

Artinya salah satu BUMN tersebut mengakuisisi saham tersebut untuk menyelamatkam negara. Namun harus dipastikan BUMN yang melakukan akuisisi adalah yang jumlah sahamnya masih 100% dimiliki negara, meskipun awalnya pengamat pertambangan menganggap PT Aneka Tambang atau BUMN tambang lain sebagai BUMN yang concern di pertambangan pantas untuk mengakuisisi namun menurut KATADATA, mereka tidak bisa melakukan ini karena sahamnya sebagian besar dimiliki publik (go public).

"Sebenarnya ada 4 BUMN non bank yang memiliki kesempatan, dan 100% saham mereka masih milik negara yaitu Danareksa, Bahana, PPA dan Pegadaian, tapi Bahana nggak mungkin karena modalnya negatif. 3 BUMN lain punya kemampuan yang sama kita harus lihat mana yang mempunyai kemampuan structuring the deal, dari situ saya hanya lihat Danareksa dan PPA karena pegadaian itu bisnisnya bukan akuisisi jadi yang paling berpeluang adalah PPA dan Danareksa," papar Financial Analyst dan Founder KATADATA, Lin Che Wei di Jakarta, Selasa (9/10/12).

Lin juga menyampaikan BUMN yang berpotensi mengakuisisi saham Newmont harus mempunyai dua aspek yaitu kemampuan permodalan untuk struktur pembiayaannya, kemampuan human resource untuk melakukan transaksi ini.

 "Ini juga ada sisi buruknya, jangan sampai semangat nasionalisme dan semangat divestasi terhadap saham tambang dipandang pihak luar sebagai usaha untuk memperkaya pihak tertentu saja. Tetapi tidak memberi satu manfaat berarti kepada pemerintah daerah seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Perjanjian jual beli antara PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dan Newmont sendiri  akan berakhir pada 25 Oktober 2012. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Amandemen ke-3 antara Kepala PIP, Soritaon Siregar dengan Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership BV di kantor PIP Jakarta. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU