Audit BPK atas PLN Bisa Dilanjutkan ke Ranah Hukum, Effendi Simbolon: Minggu Depan Kita Panggil Dahlan Iskan dan Fahmi Mochtar!
Angota Komisi VII DPR R, Effendi Simbolon

Jakarta, Seruu.com - Sebagai tindak lanjut dari temuan audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan telah memberikan gambaran tentang terjadinya kebobrokan, kebocoran hingga miss management dalam tubuh PLN, minggu depan Komisi VII DPR RI  akan memanggil mantan Dirut PLN Dahlan Iskan terkait kebijakan menggunakan diesel saat dirinya menjabat sebagai Dirut PLN, yang telah merugikan negara sebesar Rp 3 triliun. Tak hanya Dahlan, Menteri ESDm Jero Wacik juga mantan Dirut PLN sebelum Dahlan Iskan juga akan dipanggil untuk dilakukan verifikasi.
 

"Senin depan kita akan panggil Pak Dahlan, kalau pemanggilan ini tidak ditindaklanjuti maka sesuai UU BPK dilihat 150 hari sejak pemeriksaan, dan disampaikan tidak ada progres perbaikan maka itu sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke proses hukum. Kami tentu juga akan memanggil Menteri ESDM (Jero Wacik) dan mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar. ", tegas Efendi Simbolon anggota Komisi VII DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Sektor Hulu Listrik ini ketika ditemui di ruang rapat Komisi VII, Selasa (9/10/12).

Berdasarkan laporan anggaran tahun 2009/2010 karena banyaknya penggunaan jenset, negara dirugikan Rp 3 triliun lebih. Seperti dicontohkan Efendi yang terjadi di Aceh yang banyak menggunakan diesel. Penggunaan BBM sebagai energi primer pembangkit listrik di 2011 juga telah merugikan negara Rp37 triliun.

"Kita tanya Pak Dahlan dan Pak Fahmi kenapa terjadi pembiaran pemborosan, apakah benar hanya masalah teknis. Masa iya 8 pembangkitnya semua merugi dan tembut Rp 37 triliun, kan harusnya gunakan gas malah BBM, siapa yang diuntungkan disini, ada apa, siapa pemasoknya?harus jelas ini semuanya", ungkap Efendi.

Meskipun berdasarkan data BPK, Efendi menuturkan Komisi VII bukanlah auditor dan  tidak bisa menuduh PLN serta merta tanpa tahu dasarnya, maka dari itu saat didorong mengajukan laporan ke KPK pihaknya meminta waktu untuk mematangkan dulu data yang didapat dan dilanjutkan ke tahap investigasi.

"Apakah ini sudah langsung penuhi unsur masuk ke ranah hukum, karena potensi kerugian negara disini jelas bukan potensial losis lagi tapi sudah losis. Sementara disini juga kita menggedok subsidi, memberikan margin, SLA, endorse pada Global Bond, kan lucu kita tuangin insentif di sisi lain mereka lakukan pemborosan dalam pengelolaan operasinya", lanjut Efendi.

Disini Efendi menambahkan, selama ini terus terjadi peningkatan subsidi listrik karena BPP PLN tidak bisa turun disebabkan biaya pengelolaan yang  bukan berbasis energi murah yaitu batubara dan gas, tapi BBM.

"Outputnya BPP per KWH selalu si atas 1000, 1200 dan dibanding harga jual kepada kita,  itulah disparitas yang jadi subsidi. Pantas subsidi naik terus, lalu siapa yang diuntungkan dengan pemasokan High Speed Diesel ini, minggu depan kita cari tahu semuanya", pungkasnya.[Ain]

KOMENTAR SERUU