Pemerintah Pastikan Kenaikan TDL Ditetapkan Melalui Permen ESDM

Jakarta, Seruu.com - Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jarman mengatakan kenaikan tarif listrik akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM. "Penetapan tarif ini masih menunggu UU APBN, dan dari situ dibuat peraturan menterinya," katanya di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Menurut dia, aturan kenaikan tarif listrik akan dikeluarkan sebelum pemberlakuannya per 1 Januari 2013. Sementara itu, pengamat dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, kenaikan tarif tidak berkorelasi langsung dengan perbaikan kinerja kelistrikan nasional. "Jauh lebih penting pembenahan pengelolaan energi primer pembangkit," ucapnya.


Ia juga mengatakan, kenaikan harga BBM jauh lebih prioritas dibandingkan tarif listrik. Saat ini, disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi jauh lebih tinggi dibandingkan listrik.  "Dengan demikian, kenaikan harga BBM jauh lebih prioritas," tukasnya.


Apalagi, lanjutnya, subsidi listrik nisbi sudah lebih tepat sasaran dibandingkan BBM.


Pemerintah sudah memperoleh persetujuan DPR untuk menaikkan tarif listrik pada 2013 sebesar 15 persen yang dibagi secara bertahap setiap tiga bulan sekali.


Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, asumsi subsidi tahun berjalan ditetapkan Rp78,63 triliun dan total subsidi termasuk peralihan dari tahun anggaran sebelumnya menjadi Rp80,94 triliun.


Kenaikan tarif diperlukan untuk mengurangi subsidi listrik yang semakin membebani APBN. Dengan kenaikan 15 persen maka diperoleh pengurangan subsidi hingga Rp14,89 triliun. Hasil pengurangan subsidi listrik bisa diperuntukkan bagi sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan.  Saat ini, selisih antara biaya pokok penyediaan (BPP) dan tarif listrik memang sudah terlalu jauh.


Pada 2013, BPP diperkirakan mencapai Rp1.163 per kWh, sementara tarif listrik yang dibayar konsumen hanya Rp729 dan akan menjadi Rp814 per kWh, setelah kenaikan 15 persen. Artinya, setelah kenaikan pun masih ada "gap" yang cukup lebar yakni Rp349 per kWh yang kemudian menjadi beban subsidi. [ndis]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU