HMI Kendari: Nasionalisasi Kontrak Karya Adalah Harga Mati
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah tunduk pada pihak asing, terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang hampir seluruhnya dikuasi oleh perusahaan trans nasional.


"Kita sangat kecewa dengan presiden SBY. Di tengah kemelaratan rakyat justru memberi jalan tol pada perusahaan trans nasional untuk merampok sumber daya alam negeri kita," kata Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi HMI Cabang Kenadari, Laode Ali Musrina Jaya dalam keterangan pers yang diterima Seruu.com, di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Mereka juga menilai Presiden SBY tentunya tidak akan berani untuk melakukan nasionalisasi aset kontrak karya Sumber Daya Alam potensial yang saat ini dikuasai oleh asing. Malah pada tahun 2006, lanjut Laode, Blok Cepu diberikan pengelolaanya pada Exxon Mobile , perusahaan asal Amerika Serikat.

"Berharap pada SBY untuk menasionalisasi asset kontrak karya seperti apa yang di lakukan presiden Bolivia, Argentina, VeneZuela adalah omong kosong. Karena kita meragukan nyali SBY sebesar nyali presiden Evo Morales atau Hugo Chavez.
presiden kita sama sekali tak memiliki nyali dihadapan asing," ujar Laode.

Terkait hal tersebut, HMI Cabang Kendari tengah menyiapkan konsolidasi di empat cabang di Sulawesi Tenggara, serta organisasi lainnya, untuk menghimpun kekuatan dan melakukan perlawanan terhadap kapitalis asing yang menguasai Sumber Daya Alam Indonesia.  

"Nasionalisasi adalah jawaban konkret dari masalah ini. Kerja kita adalah membangun jaringan kerja-kerja konsolidasi disemua daerah di indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalis asing itu," tandasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) juga mengaku geram dengan tidak adanya progres dari pemerintah terkait kepentingan negara dari proses renegosiasi kontrak karya pertambangan, terutama di PT Freeport dan Newmont. Apemindo juga menyebut hingga saat ini tidak ada target dari pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak karya tersebut.

Untuk itu, Apemindo menghimbau pada rakyat Indonesia untuk menuntut digelarnya Referendum sebagai solusi untuk menasionalisasikan seluruh perusahaan asing yang bergerak di bidang energi dan pertambangan yan ada di Indonesia.

"Kalau mereka, baik pemerintah maupun wakil rakyat tidak memahami, mari kita buktikan dengan bentuk referendum kalau ternyata sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan kita berdaulat dengan kekayaan alam kita, maka kita bisa lihat mereka yang ngomong sebagai wakil rakyat, berarti mereka tidak sebagai wakil rakyat yang sebenarnya. Itu yang kita heran, seharusnya mereka yang mewacanakan ini," ungkap Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/10/2012) kemarin.

Poltak Sitanggang menyebut Referundum adalah solusi jitu mengingat Sejak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 ditetapkan, hingga saat ini renegosiasi kontrak karya masih sebatas wacana yang timbul tenggelam tanpa kejelasan. Dia menduga, isu ini sengaja dihembuskan segelintir orang dengan tujuan mencari keuntungan semata. [nurholis]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU