Ketum REPDEM: Referendum Atas Tambang Harus Dilakukan-Itu Suara Rakyat!
Tambang Freeport di Papua (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Tidak hanya Anggota Komisi VII Dewi Aryani yang menyatakan memberikan dukungan akan wacana referendum terhadap semua tambang yang dikuasai asing untuk segera dinasionalisasi dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat serta negara.

Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi (REPDEM), Masinton Pasaribu sangat antusias dengan adanya wacana referendum ini karena menurutnya referendum bisa menjadi wadah penyalur suara rakyat ketika negara tidak mampu merepresentasikan kepentingan rakyat.

"Itu ide bagus sebagai penyalur suara rakyat, ketika negara tidak mampu merepresentasikan kepentingan rakyat lagi referendum sah saja dilakukan," tuturnya kepada Seruu.com, Selasa (16/10/12).

Referendum atas seluruh tambang yang dikuasai asing menurutnya juga sebagai wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang telah gagal melindungi kepentingan nasional dan gagal memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia menilai bangsa Indonesia telah mampu untuk mengelola mulai tambang mulai emas, minyak, nikel, batubara dan segala macam tambang lainnya.

"Ini harus didukung karena ini suara rakyat yang menghendaki agar tambang-tambang yang dikelola dan dikuasai asing itu dikelola oleh bangsa ini. Ini bentuk kecintaan rakyat pada negeri dan masa depannya, itu nggak pernah diperhatikan dan diberikan porsi oleh negara," kata Masinton.

Lanjut Masinton, referendum sebenarnya memang harus diformulasikan modelnya seperti apa, sebagai gambaran bisa melalui organisasi yang concern untuk tahapan awal. Baru kemudian mengajak rakyat untuk membuka petisi-petisi. Itulah yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini, namun sistemnya referendum belum dikenal di Indonesia seperti di Amerika Latin dan Venezuela, tapi paling tidak kebanyakan referendum adalah antitesa dari negara yang memang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Referendum adalah kreasi politik atau suara dari rakyat yang ingin tambang atau SDA dikuasai oleh rakyat untuk sebenar-benarnya kemakmuran rakyat dan sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33.

"Rakyat menginginkan menyampaikan suara secara langsung, sikapnya secara langsung yang memang belum ada dalam di sistem ketatanegaraan kita. Tapi memang sebagai sebuah terobosan boleh itu, ketika pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan nasional, rayat harus bertindak untuk lindungi kepentingan nasional. Itu suara rakyat," ucapnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU