Satya W Yudha: Negara Berhak Tenderkan Blok Mahakam Dengan Persyaratan
Satya Widya Yudha (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha berikan tanggapan akan aksi penandatangananan "Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat" pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 di Ruang GBHN, Nusantara V MPR, Senayan, Jakarta oleh okoh-tokoh pengamat dan pemerhati migas yang besok pagi rencananya akan dilanjutkan dengan penyampaian Petisi ini pada presiden serta aksi di depan Istana Negara.

Dalam petisi yang menuntut pengelolaan blok Mahakam sepenuhnya dikembalikan kepada Pertamina selaku perusahaan pengelola minyak negara dan tidak diperpanjang kontraknya untuk asing yaitu salah satunya Total E&P. Satya menyatakan mesti ada evaluasi secara utuh di dalam perpanjanjangan kontrak tersebut, sebelum perpanjangan kontrak disebutkan bahwa harus diserahkan pada negara dan negara mentenderkan ulang dengan memberikan surat offered visual kepada Pertamina.

Satya menyatakan Ini adalah hak prerogatif Pertamina karena dengan demikian waktu DPR dan Pemerintah memberikan Mahakam kepada Pertamina artinya betul-betul menguji kemampuan Pertamina, apakah Pertamina  mempunyai kapasitas untuk mengelola Mahakam secara utuh. Karena kalau ternyata tidak mampu, maka harus berpartner dengan yang lain.

"Saya sebagai anggota Komisi VII meminta kepada pemerintah setiap perpanjangan kontrak, blok itu harus dikembalikan dahulu kepada negara. Dan negara berhak melakukan tender yang boleh diikuti oleh semua perusahaan yang mampu dan nanti siapapun pemenangnya kita akan memberikan First Right Refusal yaitu hak pengelolaan pertama kepada Pertamina", kata Satya.

Lanjutnya, "tinggal Pertamina kita tanyain bisa nggak kamu nyamain harga dan juga persyaratan-persyaratan yang dimenangkan oleh PT A misalkan,  begitu Pertamina mampu kita berikan pada Pertamina 100%. Tetapi kalau mereka bilang segitu berat Pertamina tidak bisa memiliki 100%, dengan demikian Pertamina menjadi terukur bukan asal. Kalau Pertamina kalau nggak mampu gimana coba, masa Pak Marwan yang mau tanggung semua kerugiannya?", paparnya ketika dihubungi malam ini, Selasa (16/10/2012).

Satya juga mengingatkan bila petisi sekarang yang dilakukan itu tidak mendasarkan pada kemampuan Pertamina, tidak mendasarkan pada prosedur yang benar itu akan juga menjadi jelek. Pihaknya-pun meminta agar petisi tersebut diluruskan dan prosedurnya harus benar dengan tetap memberikan prioritas pada Pertamina tapi dengan ukuran "First Right of Refusal".

"Jadi nanti siapapun yang menang tender dia menang dengan persyaratan, dan kita tanya Pertamina sanggup nggak dengan Persyaratan itu, kalau sanggup otomatis dia yang dapat. Dengan demikian kita kasih Pertamina dengan persyaratan karena kalau dikasih tanpa persyaratan ya kalau dikerjakan dengan baik, kalau tidak yang rugi negara makanya kita berikan 1000% saya setuju asal dengan First Right Refusal dan mekanisme tender", jelas Satya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU