Blok Mahakam Lepas, eSPeKaPe Tuntut Wamen ESDM Mundur

Seruu.Com - Petisi Blok Mahakam akan disampaikan para penandatangannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (17/10/2012) di Istana Negara. Stakeholder sebagai perintis dan yang membangun dan membesarkan Pertamina, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) menyambut baik sekaligus memberikan dukungan terhadap petisi tersebut, dengan ikut turun aksi bersama beberapa elemen masyarakat penandatangan petisi.

Ladang minyak dan gas bumi (migas) Blok Mahakam yang berada pada lokasi offshore di laut dangkal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat, sejak 31 Maret 1967 dikelola oleh Total E&P Indonesie (Perancis), dan untuk kontrak kerja sama (KKS) 30 tahun.

Total E&P bersama-sama Inpex Corporation (Jepang) kemudian melanjutkan kontrak 20 tahun hingga 2017, dengan participating interest (PI) masing-masing 50%. Sampai dengan tahun 2011, blok tersebut telah menghasilkan gas sebanyak 2.200 MMSCFD dan minyak mentah (crude oil) 93.000 barel per hari. Blok tersebut diperkirakan masih memiliki cadangan gas sekitar 12,7 triliun kaki kubik.
 
Menurut Binsar Effendi, Pasal 14 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), kontraktor boleh memperpanjang kontrak untuk 20 tahun berikutnya jika kontrak migas berakhir. Menurut Pasal 28 PP Nomor 35 Tahun 2004, usulan perpanjangan dapat diajukan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.

“Namun Pasal 28 ayat (9) PP No. 35 Tahun 2004, Pertamina dapat mengajukan permohonan untuk mengelola blok migas yang habis masa kontraknya” ungkapnya.
 
Pada paruh 2007, induk usaha Total E&P Indonesie, Total SA, melalui Executive Vice President Exploration & Production, Christophe de Margerie, mengajukan perpanjangan Blok Mahakam kepada Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Pada saat itu Menteri ESDM merespon permintaan Total E&P dengan menyampaikan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pola bagi hasil dari kesepakatan sebelumnya, yakni 70 untuk Pemerintah dan 30 untuk Kontraktor.
 
Total E&P kembali mengajukan perpanjangan kontrak, disamping atas permintaan manajemen Total E&P, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan tersebut pada kesempatan berkunjung ke Jakarta pada Juli 2011. Disamping itu juga Menteri Perdaga­ngan Luar Negeri Pran­cis Ni­cole Bricq kembali meminta untuk perpanjangan kontrak Blok Mahakam, saat Menteri ESDM Jero Wacik berkunjung ke Paris pada 23 Juli 2012.
 
Pada 19 April 2010, ujar Ketua Umum eSPeKaPe, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sebenarnya siap mengambil alih 100 persen pengoperasian Blok Mahakam.
“Ketegasan Dirut, karena Pertamina telah mengetahui opsi-opsinya, antara lain risiko jika kontrak Total E&P tidak diperpanjang di Blok Mahakam, maupun opsi jika kontrak Total E&P di Blok Mahakam dengan Pertamina tersebut diperpanjang”.

Opsi lain yang sudah dibicarakan dengan pihak Pemerintah dan Total E&P, menurut Binsar Effendi, yakni bagaimana jika skema business to business (B to B) sebelum 2017.

“Tetapi  Deputy  Chairman  for  Finance  Management Badan Pelaksana Usaha Hulu Migas (BP Migas) Wibowo S Wiryawan setelah bertemu pihak Western Buyer menyatakan, Total E&P tetap menjadi operator blok tersebut hingga kontrak berakhir. Menyusul pernyataan Kepala BP Migas R. Priyono pada Juli 2012, yang cenderung mendukung Total E&P untuk tetap menjadi operator Blok Mahakam. Ini yang membuat eSPeKaPe menaruh curiga kepada BP Migas” tandasnya.
 
“Ditambah lagi pada 13 September 2012 Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini dengan alasan karena Pertamina tak akan sanggup secara SDM, teknologi dan finansial, akibat besar dan sulitnya ladang Mahakam, meminta agar Pertamina tidak perlu bernafsu menjadi operator Blok Mahakam. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Corporation Toshiaki Kitamura, saat bertemu dengan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden pada 14 September 2012. Ini kan harus kita lawan”.
 
Oleh sebab itu, untuk kedua kalinya eSPeKaPe berkirim surat kepada Presiden SBY bersamaan dengan penyerahan Petisi Blok Mahakam. Surat pertama hal Blok Mahakam diminta untuk diberikan kepada Pertamina, dikirim tepat pada 17 Agustus 2012 kepada Presiden SBY.

Jika Blok Mahakam tidak diberikan kepada Pertamina, disamping uang migas yang mengalir ke kas negara setiap bulannya Rp. 1,9 triliun akan raib, untuk kedua kalinya eSPeKaPe menuntut agar Wamen ESDM Rudi Rubiandini dan Kepala BP Migas turun.

“Baik Wamen ESDM maupun Kepala BP Migas inilah yang dalam penilaian eSPeKaPe yang tidak mau Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina sebagai operatornya”, tegas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat kepada pers.

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU