Dahlan Iskan Tidak Hadir, RDP Komisi VII Dengan PLN Ditunda
Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon (foto : Nurul Ainiyah/Seruu.com )

Jakarta, Seruu.com - RDP Komisi VII DPR RI terkait audit BPK akan kinerja PLN pada kurun 2009-2011 yang salah satunya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 37 triliun terpaksa ditunda Rabu, 24 Oktober 2012 lusa akibat ketidakhadiran mantan Dirut PLN Dahlan Iskan dan Menteri ESDM Jero Wacik.


Sempat terjadi perdebatan dalam Raker yang hanya dihadiri Nur Pamudji dan Wamen ESDM Rudi Rubiandini ini, mengingat Kamis 25 Oktober hingga 18 November 2012 nanti DPR telah memasuki masa reses.


"Kalau ditunda, kapan? Rabu, apa bisa datang atau tidak Dahlannya? Karena kita Kamis sudah masuk masa reses, kalau ditunda setelah masa reses agenda ini sulit dimasukkan, karena makin banyak pembahasan yang harus diselesaikan DPR," tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, Senin (22/10/12).

Wakil Ketua Komisi VII yang juga ketua Panja audit BPK ini memastikan Rabu besok Dahlan maupun Jero Wacik hadir dalam RDP sesuai mekanisme Panja yang sudah disusun sejak awal.

" Karena sudah dijadwalkan diatas kita pastikan Dahlan datang begitu juga Jero Wacik, jadi kalau alasannya di luar kota atau luar negeri kita menyesuaikan sampai mereka lakukan verifikasi agar tidak terjadi bias,  Panja ini ikut mekanisme dan ingin membuka apa penyebab kerugian negara itu", tuturnya.

Efendi menyayangkan ketidakhadiran kedua petinggi pemerintahan tersebut mengingat besarnya temuan BPK yang hingga kini belum juga ada perbaikan. Maka melalui Raker dan RDP ini pihaknya mengaharap bisa memverifikasi  ini langsung secara clear dan terbuka terhadap ESDM, PLN, PGN, juga BP Migas.

"Melalui RDP kita ingin verifikasi itu termasuk jika disebut nama Dahlan karena dia adalah mantan Dirut PLN, sedangkan Dirut yang disebut juga dalam laporan BPK ini. Sedangkan dia tidak datang, kita belum bisa mendapat apa yang menjadi alasan dari Dirut PLN pada waktu itu kenapa sampai terjadi kerugian 37 triliun", ucap Efendi.

Dalam fungsi pengawas, Efendi menuturkan DPR bukanlah auditor negara oleh karena itu pihaknya meminta data audit BPK untuk memverifikasi dan BPK mengatakan unsur-unsur dalam pemeriksaan tersebut memenuhi bila diteruskan ke penegak hukum. Tidaj ingin gegabah, Komisi VII memutuskan hasil audit BPK ditingkatkan dari Panja ke rapat komisi, bahkan  BPK menyarankan agar dilanjut ke audit investigasi.

"Kami hanya menindaklanjuti, poin disini jelas jadi media bisa mendengar langsung dari ESDM, Dahlan sebagai mantan Dirut, juga Nur Pamudji karena ada peran dari ESDM yang menyebabkan kerugian itu, juga PGN dan BP Migas yang seharusnya mensuplai gas untuk pembangkit-pembangkit yang seharusnya gunakan gas malah gunakan BBM", pungkasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU