Jakarta - Canberra Sembunyikan Kasus Batas Laut Timor
Pencemaran Laut Timor (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengatakan batas landas kontinen antara Indonesia-Australia-Timor Leste di Laut Timor masih bermasalah, karena tidak menggunakan prinsip garis tengah (median line) seperti yang diamanatkan dalam UNCLOS 1982.

"Tetapi masalah ini disembunyikan oleh Jakarta dan Canberra seolah-olah tidak ada masalah lagi, setelah Timor Timur berdiri menjadi sebuah negara merdeka melalui referendum pada 1999," katanya kepada pers di Kupang, Minggu.
    
Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu menyatakan penyesalannya terhadap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang tega membohongi rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Timor bagian barat Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa batas laut RI-Australia sudah final sehingga praktis tidak ada persoalan lagi.
    
"Tindakan menutupi kasus batas landas kontinen RI-Australia di Laut Timor ini sama halnya dengan menyimpan sebuah bom waktu yang sesewaktu pasti akan meledak," kata mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia dan penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta".
    
Tanoni kemudian menunjukkan dua buah bukti dokumen negara kepada para wartawan soal belum tuntasnya batas landas kontinen RI-Australia-Timor Leste di Laut Timor, yakni Buku Putih Departemen Pertahanan RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  RI.
    
Kedua lembaga negara tersebut dalam rekomendasinya menegaskan bahwa "Batas Laut RI-Australia di Laut Timor haruslah dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama dengan Republik Demokratik Timor Leste untuk menetapkan batas landas kontinen yang baru dengan menggunakan prinsip garis tengah (median line)".
    
Dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 yang diterbitkan oleh BNPP menyebutkan "Dengan terlepasnya Timor Leste dari NKRI, maka seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor harus dibatalkan, sebelum Indonesia dan Timor Leste menetapkan garis batas permanen wilayah perairankedua negara".
    
"Ini penting dirundingkan secara trilateral bersama RI, Timor Leste dan Australia sesuai prinsip internasional, yakni dengan menggunakan garis tengah (median line)," katanya mengutip dokumen tersebut.
    
Dokumen kedua lembaga negara itu menyebutkan pula bahwa jika Indonesia tidak membatalkan seluruh perjanjian di Laut Timor dengan Australia terlebih dahulu, akan merugikan RI karena Indonesia akan kalah dalam diplomasi garis batas dengan sebuah negara kecil setengah Pulau Timor tersebut.
    
Indonesia hanya akan memiliki 7,5 sampai 15 persen dari wilayah Laut Timor yang kaya raya akan deposit fosil bahan bakar.
    
Disebutkan pula bahwa hingga saat ini, batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste belum dibahas mengingat pembahasan batas wilayah daratannya belum selesai. Penetapan batas wilayah daratan akan dijadikan patokan dalam membahas batas wilayah laut.
    
Pembahasan batas wilayah laut Timor Leste-Australia tahun 2005 tanpa melibatkan Indonesia sangat merugikan Indonesia.
    
Inisiatif penetapan batas wilayah laut Timor Leste-Australia datang dari Australia, dengan mengabaikan Indonesia karena Australia merasa memiliki kepentingan terkait ladang minyak di Celah Timor, meskipun batas wilayah Laut Timor dengan Australia tidak hanya milik Timor Leste, tetapi juga Indonesia, khususnya di bagian Timor Barat NTT.
    
Dikatakan bahwa bagian bagian wilayah laut Kabupaten Belu (NTT)-Timor Leste sampai Selat Ombai di Kabupaten Alor (NTT) juga belum pernah dibahas oleh Indonesia-Australia.
    
Selat Ombai telah ditetapkan secara nasional menjadi salah satu alur laut ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selama ini kapal milik Timor Leste, termasuk nelayan negara itu, melakukan sejumlah aktivitas di wilayah laut antara Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Alor.
    
Diduga, Timor Leste telah mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai milik mereka. Keberadaan Distrik Oecusse (Timor Leste) di wilayah kantung (enklave) antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Kupang dinilai akan cukup menyulitkan dalam menetapkan batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste.
    
Aktivitas nelayan Timor Leste sampai ke wilayah perairan Atapupu (Belu) dan Wini (TTU) menunjukkan bahwa Timor Leste telah mengklaim wilayah tersebut sebagai milik mereka.
    
Tanoni mengatakan apa yang tercantum dalam Buku Putih Departemen Pertahanan RI maupun dalam Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang telah ditulis dalam buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta".
    
"Mau atau tidak, suka atau tidak Jakarta harus mengakui bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia memiliki kasus batas landas kontinen di Laut Timor yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi, tetapi harus dituntaskan demi kesejahteraan bersama bagi masyarakat di tiga negara bertetangga tersebut," ujar Tanoni.
    
Sehubungan dengan itu, kata dia, YPTB beserta seluruh jaringannya di Indonesia dan luar negeri akan mengawal kasus ini dan menuntaskannya dalam waktu yang tidak terlalu lama tanpa harus melewati urusan protokoler negara demi kepentingan kesejahteraan masyarakat di Timor bagian barat NTT. [Irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU