Kompleksitas Pertambangan Timah Babel dan Implementasi Permen ESDM
pengolahan biji timah PT Timah (Foto: Nurul Ainiyah/ Seruu.Com)

Pangkal Pinang, Seruu.com - Terbitnya Permen ESDM no 24/2012 yang merupakan hasil revisi  Permen ESDM no 28 tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan jasa pertambangan timah ternyata menimbulkan banyak kontroversi di Bangka Belitung sebagai provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia.

Permen ESDM yang mengatur tentang pertambangan timah ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa pertambangan rakyat pelaksanaanya hanya dapat dilakukan diatas kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ,sementara di Bangka Belitung hanya kabupaten Belitung Timur yang telah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dijelaskan dalam Permen no 28 tahun 2009, kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan usaha jasa pertambangan hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup, dan pengangkutan mineral atau batubara. Ini berarti kegiatan usaha penambangan yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak bisa lagi dilakukan masyarakat,karena kemitraan dalam bentuk penambangan.

Sedangkan untuk pola kemitraan yang mereka lakukan dengan pemegang IUP adalah dalam bentuk kegiatan penambangan ,dimana masyarakat melakukan kegiatan penambangan diatas kawasan milik pemegang IUP,dengan kesepakatan hasil produksi yang diperoleh masyarakat berupa bijih timah ini akan diserahkan kepada pemegang IUP,dan bijih timah tersebut akan dibayar sesuai kwalitas dan jumlah (Kg) dengan harga yang fluktuatif karena sewaktu waktu harga tersebut dapat berubah.

Banyaknya keberatan dari masyarakat tambang membuat direvisinya permen tersebut menjadi Permen ESDM no 24 tahun 2012 ini, diharapkan mampu memberi angin segar karena mereka kembali bisa melakukan penambangan legal namun diatur melalui program kemitraan seperti diatur dalam pasal 10 ayat 4 yang  menjelaskan, "Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan, dan konservasi sumber daya mineral jenis timah alluvial, pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD dalam pelaksanaan pengalian endapan timah alluvial, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/ atau masyarakat sekitar tambang."

Penambahan pada pasal 10 ayat 4 dalam Permen ESDM No 24 tahun 2012 otomatis membuat keresahan dari pengusaha tambang inkonvensional bahkan muncul dugaan bahwa kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat kerena BUMN dan BUMD menjadi pengendali utama. Fakta ini ditepis oleh Direktur Utama PT Timah Sukrisno yang dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan ini justru akan melibatkan seluruh masyarakat tambang bahkan hingga tahap reklamasi.

“Kemarin katanya PT. Timah tidak melibatkan masyarakat itu salah, kita akan membantu masyarakat supaya masyarakat bener-benar menikmati hasil jerih payahnya. Makanya hal-hal seperti itu masyarakat yang mengerjakan (reklamasi) itu paling tidak 1-3 tahun. Sedangkan, masyarakat area yang masih konsesi itu kita akan tambang, akan buat perencanaan dengan sistem kemitraan yang pasti melibatkan masyarakat”, jelasnya ketika ditemui seusai launching kapal bor kemarin, Rabu (25/10/2012).

Dengan dijadikannya perusahaan BUMN dan BUMD sebagai pengendali utama dalam kemitraan ini, dengan tidak diberlakukannya kembali SPL (surat penunjukan lokasi) diharapkan mampu menekan kerusakan lingkungan yang akibat banyaknya tambang inkonvensional sehingga cadangan timah di Babel semakin berkurang, terlebih reserved menjadi tidak valid lagi dan tidak bisa dipastikan jangka waktunya.

“Kita memang tidak seperti dulu dengan SPL, sehingga yang merencanakan itu bukan yang punya IUP. Kenapa kita stop SPL, supaya yang merencanakan itu orang Timah sebagai penanggung jawab pemilik IUP jadi lingkungan tidak rusak. Bukti sudah ada, realita sudah ada, sekarang dengan sistem SPL itu semua lahan rusak. Apalagi sudah ada radiasi radio aktif, itu kan berbahaya”, ungkapnya.

Permen 24 Tahun 2012 Sebagai Rem Menjamurnya TI atau Kepentingan Korporasi?

Permen ESDM No 24 tahun 2012 yang baru dirilis tahun ini sebagai revisi dari Permen ESDM No 28 Tahun 2009 rupanya masih dinilai belum mengakomodir semua kepentingan masyarakat tambang Babel, tidak heran banyak pihak dari penambang inkonvensional resah dan menuntut direvisinya kembali permen ini.

Disampaikan Direktur Utama PT Timah, Sukrisno permen ini bukan menghentikan total semua pertambangan namun hanya mengurangi pelaku atau pihak-pihak dalam kegiatan penambangan. Pihaknya menepis permintaan revisi kembali oleh masyarakat dan menyatakan bahwa revisi ataupun tidak kebijakan PT Timah tidak akan berubahjustru adanya Permen 24 malah semakin menguatkan kebijakan korporasi.

“Waktu Permen 28 di revisi nggak papa, mau direvisi atau nggak direvisi kebijakan PT Timah itu kebijakan memang seperti ini. Direvisinya permen malah lebih menguatkan, karena untuk BUMN dan BUMD boleh menggunakan kemitraan. Lalu direvisi apa lagi, saya nggak tahu, tapi direvisi tentunya lebih memudahkan sehingga lebih menguatkan kita”, ungkap Sukrisno.

Bila dalam Permen 28 kemarin kebijakannya membatasi jumlah mitra, namun menurutnya kini siapapun yang bisa memenuhi syarat dapat langsung mendaftar menjadi mitra. PT Timah menyanggupi akan melibatkan semua lapisan masyarakat dengan membuat perencanaan penambangan hingga reklamasi untuk pertambangan darat. Dengan semakin berkurangnya lokasi tambang, Sukrisno berharap adanya kebijakan ini mampu mengalihkan profesi masyarakat penambang.

“Bukan hanya masyarakat penambang timah seperti sekarang, contohnya seolah-olah kalau tidak nambang timah tidak dapat rejeki dan tidak makan”, ucapnya singkat (25/10/12).

Ia menjelaskan pengurangan beberapa pihak dalam proses penambangan diantaranya dari penambang/tambang skala kecil (TSK) ke mandor selanjutnya ke kolektor, dan baru ke PT Timah. Kini proses tersebut akan semakin mudah karena siapapun yang berminat bisa langsung bermitra dengan PT Timah tanpa perantara meskipun pada kenyataannya hanya IUP yang telah berbadan hukum yang bisa menjadi mitra.

“Karena dulu kebijakanya membatasi jumlah mitra, klo sekarang silahkan yang memenuhi syarat, dan mau dengan kebijakan ini langsung saja ke PT. Timah tidak usah bermitra melalui orang lain. Karena PT Timah yang mau mengawasi, dan yang membuat perencanaan penambangan sampai kepada lingkungan”, katanya.

Bambang Herdiansyah, pengamat pertambangan timah dari Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) menyebut dengan permen 24 ini otomatis bisa menjawab kerisauan yang terjadi di masyarakat selama ini dalam melakukan kegiatan penambangannya. Pola kemitraaan dalam permen ini juga akan memberikan keuntungan kepada dua belah pihak, meskipun tidak semudah yang dibayangkan karena harus didukung dari pemda sosialisasi kepada masyarakat.

“Penerapan dengan pola penyewaan alat dengan pengoperasiannya yang diatur dalam permen ini justru menguatkan pola kerjasama dibanding sebelum adanya permen”, kata Bambang.

Dengan luasan wilayah pertambangan PT Timah untuk darat seluas 340.000 Ha dan wilayah laut 160.000 Ha, Sukrisno menambahkan kini cadangan darat sudah tidak bisa dipastikan jumlah cadangannya akibat banyaknya illegal mining, maka pihaknya akan menghentikan sebagian strategi pertambangan darat dan kemudian melakukan pengeboran kembali. Jika seandainya pada saat di bor masih potensial maka PT Timah akan membuat perencanaan untuk ditambang lagi namun saat dibor tidak berpotensi, artinya dinyatakan sudah tidak ada cadangan lagi.

Sementara untuk pertambangan di wilayah laut, dengan dioperasikannya Kapal Isap Produksi (KIP) yang mampu mendeteksi cadangan laut perusahaan maka akan diketahui berapa potensi cadangan bahkan sisa cadangan laut setelah ditambang.

“Begitu kita lihat sudah tidak sesuai dengan data-data awal, maka sekarang kita mulai mengebor lagi. Supaya paling tidak kalo kita menempatkan KIP disitu benar-benar ada cadangannya. Karena baik mitra atau PT Timah sama-sama rugi kalau nggak ada cadangannya”, tandas Sukrisno.

Produksi PT Timah Terus Menurun, Dirut Ungkapkan Sulitnya Sosialisasi Permen

Sejak adanya Permen ESDM no 24 tahun 2012 Sukrisno mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penambang baik di darat maupun di laut sejak bulan Juni, dan kepada mitra-mitra KIP kebijakan ini sudah berlaku sejak bulan September yang kini dalam proses evaluasi. Dengan hanya melibatkan sedikit orang dalam sosialisasi di Bangka maupun Belitung ia mengklaim informasi tidak tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat.

“Ini yang datang kan mitra, harusnya mitra menyampaikan ke TSK, karena dari mitra ini kan ada kolektor, mandor, baru TSK. Ini yang komunikasinya tidak nyambung kelihatannya, makanya nanti dari pihak PT Timah akan mensosialisasikan ke bawah”, ujar Dirut PT Timah ini.

Dengan banyaknya TSK dikatakannya mitra PT Timah mempunyai kesulitan dalam hal sosialisasi bahkan satu mitra da yang mempunyai 100 lebih SPL (Surat Penunjukan Lokasi). Saat ini ada berbagai macam jenis tambang mulai tambang besar, tambang Nonkonvensional dan secara langsung TSK yang telah memiliki legalitas hukum akan menjadi mitra Timah.

“Jadi tidak lagi ada kolektor, mandor tapi TSK tetap memanfaatkan masyarakat. Hanya saja sekarang sebetulnya yang lebih menguntungkan itu TSK, yang dulunya banyak pihak sekarang TSK bisa langsung. Inilah saya nggak tahu katanya masyarakat tidak dilibatkan, padahal saya pertama kali itu akan melibatkan masyarakat. Janji saya kepada bupati, saya akan melibatkan masyarakat”, jelasnya.

Implementasi Permen No 24 dipastikan akan menurunkan produksi PT Timah juga pertambangan illegal, meskipun aktivitas penambangan dinilai Sukrisno tidak menurun banyak. Dengan konsep berwawasan lingkungan dan tidak melanggar aturan ia berharap implementasi permen mampu dilaksanakan sepenuhnya, bahkan ia yakin negara tidak dirugikan dari setiap perubahan ini hanya saja saat ini dalam masa transisi dengan menurunnya produksi timah.

Sukrisno-pun layak menyebut bahwa Timah mengorbankan produksi demi perubahan, karena tanpa melakukan perubahan tidak mungkin dua-duanya dapat dikejar. Sementara itu, ia menuturkan hasil evaluasi belum bisa dipergunakan saat ini namun persiapan matang pada masa transisi yang harus dilakukan, ada perencanaan lain terhadap situasi sekarang yang penting dan yang diperlukan Timah produksi naik atau keuntungan yang naik.

“Produksi naik kalau untung turun, nggak ada gunanya dan nggak menarik bagi investor. Nggak papa produksi turun asalkan untungnya naik. Salah satunya jalan adalah peningkatan efisiensi di segala bidang”, cetusnya.

Meskipun penurunan produksi cukup signifikan akibat illegal mining, Timah yakin cadangan mereka masih cukup untuk 10 tahun ke depan baik dari cadangan darat maupun lepas pantai. Dengan kebijakan baru yaitu sistem kemitraan memang ada beberapa perubahan yang signifikan seperti tidak adanya SPL. Sukrisno menjanjikan Timah juga akan melibatkan KUD dengan melengkapi alat sehingga pada masa transisi hingga Desember 2013 nanti kebijakan ini bisa tetap berjalan dan mencapai target maksimal.

“Saat-saat yang kritis seperti ini kita bekerja keras, sosialisasi ke masyarakat dan manajemen akan turun ke bawah. KUD akan dilibatkan, bahkan KUD yang tidak punya alat kita akan lengkapi. Artinya bukan kritis, tapi karena kebijakan ini bagaimanapun harus jalan tidak boleh melanggar UU Minerba dan Permen 28 yang sudah direvisi ke Permen 24 tahun 2012 yang menegaskan yang bermitra itu BUMN dan BUMD saja”, jelas Sukrisno. [Ain]

KOMENTAR SERUU