Dewi Aryani : Inefisiensi PLN Bukti Pemerintah SBY Gagal Kelola Gas
Dewi Aryani, Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, Seruu.com - Inefisiensi PLN yang dipaparkan lewat audit investigasi BPK dan menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp 37 triliun dalam penggunaan 8 pembangkit listrik ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN pada periode 2009/2010 dinilai Pengamat Perminyakan Kurtubi,  bukan karena kepemimpinan Dahlan Iskan. Namun  karena kebijakan yang salah diambil oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Makin panasnya guliran kasus inefisiensi PLN di kancah perpolitikan negeri ini otomatis membuat banyak spekulasi, komentar, bahkan kecaman hingga tuduhan. Sontak tuduhan Kurtubi tersebut dianggap salah alamat dan tidak berdasar oleh anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani. Dewi menilai justifikasi Kurtubi tersebut karena tidak tahu histori yang sebenarnya. Hingga maksud menyudutkan Megawati justru menunjukkan ketidakpahaman Kurtubi akab sejarah negosiasi gas tangguh.

"Pada tahun 2002 harga energi fosil termurah adalah BBM. Bahkan pada masa Pemerintahan Soeharto gas tangguh di tawarkan kemana mana tidak laku, tidak ada yg berminat, termasuk dijual kepada PLN, tapi PLN menolak karena PLN hanya mau menggunakan BBM. Seharusnya segera di audit dokumentasi mengenai semua surat menyurat di PLN soal ini", tegas Dewi kepada Seruu.com sore ini (30/10/12).

Dewi menjelaskan efek domino krisis dunia tahun 1998 memang membuat semua harga komoditas migas menurun, begitu juga harga minyak dan gas yang juga jatuh. Namun menurutnya pada saat pemerintahan Megawati justru marginal cost gas tangguh kurang lebih 1,1 dolar per MMBTU.

Saat itu dilakukan tender dan China kalah dengan Australia, karena andil besar Megawatilah akhirnya China tetap mau membeli gas tangguh tidak sepenuhnya di Australia walau nyatanya saat itu lebih murah dari Australia yang pada akhirnya oleh China di tawarkan ke British Petroleum, sebuah perusahaan raksasa dari Inggris. Menurut hemat Dewi bila dirasa tidak menguntungkan tentu BPetroleum tidak akan mengambil apalagi menelan biaya hingga Rp 55 triliun.

"Dari sini jelas bahwa PLN tidak pernah punya rencana strategis dan skenario kemungkinan yang akan terjadi menyangkut  sustainability energi fosil. Jika PLN serius maka harusnya sudah direncanakan penggunaan gas, tidak hanya membangun fasilitas pembangkitnya tapi juga infrastruktur gasnya, karena tanpa itu akan jadi omong kosong belaka dan pada akhirnya kembali menggunakan BBM yang ujungnya menyalahkan kondisi sulitnya penyaluran gas", ungkap politisi PDIP ini.

Dewi menambahkan, gas Tangguh yang pada akhirnya dibeli China seharusnya menjadi entry point penting dalam pengelolaan gas di Indonesia. Sehingga kontrak penjualan juga tidak permanen, dan dapat di perbaharui setiap 4 tahun.

"Pemerintahan SBY harusnya memiliki peluang renegosiasi soal harga disesuaikan dengan tren terkini. Pemerintah SBY  termasuk PLN seharusnya berterimakasih karena dimasa pemerintahan Megawati-lah gas Tangguh diminati oleh investor, dimana saat itu PLN sebagai BUMN juga menolak keras menggunakan gas Tangguh", tandas politisi cantik ini.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU