Distamben Sebut Ilegal Mining Berkurang Sejak Terbit Permen 24?
Lahan reklamasi PT Timah yang digali untuk ilegal mining (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Pangkal Pinang, Seruu.com - Diterbitkannya Permen ESDM No 24 tahun 2012 sebagai revisi dari permen No 28 tahun 2009 memang saat ini masih dalam tahap transisi yang dan belum tersosialisasi dengan menyeluruh hingga ke seluruh lapisan masyarakat tambang timah terbawah seperti TI (tambang inkonvensional) atau tambang ilegal. Disampaikan Dirut PT Timah Sukrisno pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penambang baik di darat maupun di laut sejak bulan Juni, namun dengan hanya melibatkan sedikit orang dalam sosialisasi di Bangka maupun Belitung ia mengklaim informasi tidak tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat.

“Ini yang datang kan mitra, harusnya mitra menyampaikan ke TSK, karena dari mitra ini kan ada kolektor, mandor, baru TSK. Ini yang komunikasinya tidak nyambung kelihatannya, makanya nanti dari pihak PT Timah akan mensosialisasikan ke bawah,” ujar Dirut PT Timah ini, Rabu (24/10/12) pekan lalu.

Banyaknya TI baik di darat maupun lepas pantai tentu menjadi permasalahan pelik di Babel, bahkan sejak berlakunya Permen 24 pemerintah belum mampu menekan jumlah TI darat yang hanya beberapa saja mampu ditutup. Kondisi  sebaliknya justru terjadi pada TI apung yang malah nyaris tidak tersentuh implementasi Permen 24 dengan jumlah lebih dari 6000 ponton atau armada TI apung.

Memang ketika dipastikan reporter Seruu.com di Babel ada beberapa TI darat atau TSK (tambang skala kecil) yang sudah tidak beroperasi sejak adanya kebijakan ini, namun tidak berpengaruh pada jumlah TI apung bahkan KIP (kapal isap produksi) asing yang masih tampak berkeliaran di lautan Babel.

Sayangnya fakta ini ditepis oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Bangka Belitung,  Aldan Djalil yang mengatakan ketika ditemui Seruu.com pada 25 Oktober 2012 di kantornya. Aldan mengatakan bahwa jumlah ilegal mining sudah tidak banyak lagi dan jauh berbeda dengan dulu, jauh berkurangnya jumlah ilegal mining ia sebut karena adanya Tim  Peti (Penertiban) aktivitas tambang inkonvesional (TI)  yang sudah turun langsung ke lapangan begitu juga aparat keamanan. Termasuk beberapa kawasan hutan yang terganggu akibat ilegal mining seperti di Bangka Selatan dan Bangka Barat sudah mampu diatasi oleh aparat keamananan untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

"Menurut informasi, ada beberapa kawasan hutan yang terganggu akibat ilegal mining. Ada di Bangka Selatan dan Bangka Barat informasi seperti itu, tapi mereka sudah mengambil langkah, sudah ada Tim Peti dari masing-masing kabupaten yang turun. Bahkan, aparat luar biasa sudah turun menangkap dan mengamankan pelaku ilegal mining juga alat berat sudah banyak diamankan, artinya aparat daerah sudah mengatasi ilegal mining yang berpengaruh terhadap lingkungan," papar Aldan ketika ditemui di kantor Distamben Bangka Belitung, Kamis (25/10/12).

Ungkapan berbeda diutarakan Rafik Kepala dusun Sampur, kabupaten Bangka Tengah saat disambangi di kediamannya pada Jumat (26/10/12). Rafik yang sudah hampir 10 tahun menggeluti sebagai penambang timah lepas pantai ini mengaku selama ini belum ada TI apung di daerahnya yang ditangkap petugas lantaran sudah menjadi mata pencaharian utama. Terkait kebiajakan dalam permen ia manhatakan masayarakat Sampur hanya butuh pekerjaan pengganti sebagai penambang TI apung jika memang pemerintah ingin mengehentikan semau ilegal mining secara total.

"Tidak ditangkap TI apung di sini, namanya rakyat cari makan kita butuh kerjaan baru, misal nelayan siapkan alatnya, menambang sudah mendarah daging bagi kami," kata Rafik, Jumat (26/10/12).

Rafik tidak menampik banyak pertambangan kecil yang diistirahatkan akibat permen ini terutama tambang darat, sementara mereka adalah TI yang jelas tidak bisa bermitra dengan PT Timah. Dengan jumlah kurang lebih 100 TI apung di Sampur, rafik hanya berharap ada kebijakan adil dari pemerintah yang akan mempermudah kehidupan penambang kecil di desanya.

“Kita minta diperhatikan perijinan dan lainnya, kita ikut kok mau pemerintah. Kita ini semua illegal nggak bisa ikut kemitraan, terutama di darat mereka banyak yang istirahat nggak tahu gimana kedepannya”, ucapnya.

Sulitnya Pelaksanaan Reklamasi Akibat Pembiaran Ilegal Mining

Kerusakan hutan, overlapping dengan lahan pemukiman, pertanian maupun perkebunan yang digolongkan dalam kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah seolah menjadi gambaran betapa tidak teregulasinya pertambangan timah di Babel. Tak ayal banyak juga terjadi lahan yang baru saja direklamasi sudah digali dan menjadi lahan pertambangan kembali.

Minimnya pengetahuan masyarakat Babel selalu disebut sebagai alasan tidak berjalannya green mining di lahan bekas galian tambang. Meskipun dengan terbitnya Permen ESDM no 28 yang direvisi menjadi Permen 24 th 2012 dikatakan Dirut PT Timah mulai gencar mensosialisasikan implementasi dari kebijakan tersebut, yang salah satunya kewajiban reklamasi toh hingga saat ini masih banyak masyarakat penambang timah Babel yang belum benar-benar paham akan pelaksanaan dan tanggung jawab reklamasi.

Dengan pemberlakuaan permen ini dipastikan banyak TI darat yang tutup dalam kondisi tidak direklamasi, Sukrisno mengungkapkan niatannya untuk untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah Babel untuk melakukan reklamasi dan selanjutnya pemda-lah yang menentukan apakah wilayah pertambangan akan dikembalikan ke daerah untuk dialihfungsikan sebagai perkebunan, pertanian, dihutankan kembali atau dijadikan perikanan.

Tak hanya itu, ia juga berjanji akan melibatkan masyarakat dalam reklamasi mulai dari pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Hal ini sengaja dilakukan mengingat lahan pertambangan sudah banyak berkurang maka masyarakat dialihkan ke profesi lain.


"Jadi bukan hanya masyarakat penambang timah seperti sekarang, dengan jumlah IUP sekitar 500 dan perusahaan  smelter sekitar 32 unit, tetapi sekarang banyak yang tidak beroperasi. Jadi sekitar dibawah 25 sekarang jumlahnya yang tidak beroperasi karena dampak permen, dan kondisi potensi kita sudah agak menurun," tutur Sukrisno.
 
Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Dirut PT timah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Bangka Belitung,  Aldan Djalil menjelaskan permasalahan tambang timah yang selama ini berada di wilayah hutan lindung maupun hutan produksi sudah seharusnya menjadi kewenangan Kementrian Kehutananan yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjaga cadangan negara sehingga tidak dicaplok oleh tambang ilegal. Jika tidak ia memberikan option untuk memberikan ijin kepada pengusaha sehingga bisa dilakukan reklamasi untuk menjaga lingkungan, namun jika tidak pemerintah pusat harus bertanggung jawab menjaganya sendiri.

"Ini perlunya koordinasi dengan Kemenhut karena ada kawasan-kawasan tertentu yang punya potensi tinggi, tapi pemda tidak mengeluarkan Iijin kepada pemegang IUP disitu, seperti PT Timah. Padahal perusahaan itu sudah jauh-jauh hari dan tau-tau ditetapkan sebagai kawasan kehutanan, akhirnya tumpang tindih. Seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 41 th 2009 tentang kehutanan, jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja," jelas Aldan.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU