Belum Ada Warning Untuk Ilegal Mining Lepas Pantai
Kapal Isap Produksi di Lautan Permis, Bangka (Foto: Prayitno/Seruu.com)
Tidak ditangkap TI apung di sini, namanya rakyat cari makan kita butuh kerjaan baru, misal nelayan siapkan alatnya, menambang sudah mendarah daging bagi kami - rafik

Bangka, Seruu.com - Bila banyak dilakukan penertiban pertambangan illegal/TI di darat sejak pemberlakuan Permen ESDM No 24 th 2012, kondisi sebaliknya justru terjadi pada illegal mining di lepas pantai yang sama sekali hampir tidak tersentuh hukum.

Menurut pantauan Seruu.com di pantai sepanjang pantai Sampur dan Permis masih tampak ratusan TI apung yang tetap melakukan aktivitas pertambangan, bahkan Rafik salah seorang penambang TI apung yang juga kepala dusun Sampur mengaku pada Seruu.com selama ini belum pernah ada larangan dari aparat untuk menghentikan penambangan.   

"Tidak ditangkap TI apung di sini, namanya rakyat cari makan kita butuh kerjaan baru, misal nelayan siapkan alatnya, menambang sudah mendarah daging bagi kami," kata Rafik, Jumat (26/10/12).

Pernyataan serupa disampaikan penambang selam timah di laut Permis, Jerry yang sudah 2 tahun menggeluti profesi penyelam ini mengatakan tidak ada penangkapan apapun dari petugas namun memang hasil sedikit berkurang akibat adanya kapal isap dan kapal keruk ilegal. Sekali menyelam Jerry mengaku  bisa mendapatkan 60 kilo timah yang belum dikeringkan atau digoreng dalam 3 kali menyelam selama sehari.

“Alhamdulillah nggak ada yang nangkap-nangkap, dan penambangan jalan terus tapi dalam sehari saya sampai 3 kali menyelam dapatnya hanya 60 kilo, sekarang agak susah karena banyak kapal isap dan kapal keruk disini. Malah jumlah penyelam lebih dari 100 orang dan berasal dari luar seperti Lampung dan lainnya”, ungkap Jerry.

Pencemaran laut, dan rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang memang pasti terjadi akibat illegal mining lepas pantai terutama dengan kapal isap atau kapal keruk. Namun hingga kini belum juga ada upaya sosialsasi dari dinas pertambangan maupun pemerintah daerah bagaimana melakukan reklamasi laut ataupun menghentikan illegal mining lepas pantai dengan mengalihkan profesi para penambang TI apung maupun penyelam tambang dengan profesi lain. Sebagai warga yang selama ini minim akan edukasi, Rafik meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib penambang kecil sepertinya.

“Harusnya pemerintah atau PT Timah buat satu lembaga yang bisa menampung semua timah dan Timah langsung beli dari rakyat, karena kalau bangun smelter harus join mitra. Padahal untuk persaingan dia, giliran dia nggak dapat timah banyak dan melebihi kapasitas kadang saat produksi darimana dia dapatkan, ya dari tambang-tambang rakyat. Dari tambang rakyat itulah lari ke kolektor, dari kolektor lari ke Timah dengan harga yang lebih tinggi,” ungkap Rafik.

Menyikapi banyaknya kapal isap juga kapal keruk yang juga illegal bahkan disinyalir beberapa milik asing, Rafik menilai sudah menjadi hal yang lumrah lantaran telah menjadi pembiaran dan rahasia umum tidak adanya pengawasan dari pemerintah atau justru ada indikasi permainan dengan aparat stempat. Selama ini masyarakat menganggap semua timah yang didapat lari ke PT Timah dari mitra, namun itu tidak menjadi jaminan jika pada kenyataaannya negara lain justru mempunyai produksi timah yang tinggi dibanding Babel meskipun jelas tidak ada penambangan timah di negara tersebut.

“Sudah biasa dan lumrah, itu tergantung pengawas dan pemerintah seperti apa mengawasinya, rakyat berpikirnya timah ini larinya ke PT Timah kalau nanti dilempar-lempar selain ke mitra Timah kita nggak tahulah, entah waktu dikirim dari kolektor atau setelah di penggorengan,” pungkasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU