Terkait Permen 07, MA Kabulkan Sebagian Gugatan ANI
Dialog Binis Pengaturan Ekspor Produk Pertambangan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI, di Balai Kartini, Jakarta (5/10/2012) (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Gugatan Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) sebagian telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 12 April 2012, gugatan terhadap Permen ESDM No 7 tahun 2012 tentang add value mineral melalui hilirisasi ini dinilai ANI cacat hukum karena dianggap menyalahi UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU Minerba No 4 tahun 2009. Dalam UU Otoda kewenangan perijinan pengelolaan SDA berada di tangan pemerintah kabupaten/kota bukan di pemerintah pusat.

Sedangkan dalam pasal 8 UU Minerba jelas disebutkan, kewenangan mengeluarkan IUP ada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Pada UU Minerba juga dinyatakan stop ekspor dilaksanakan pada tahun 2014 namun nyatanya dilakukan pada tahun 2012, paparan di ataslah yang mendasari pengajuan judisial review atas ketidaksesuaian antara Permen ESDM no 7 dengan kedua UU tersebut.

Putusan MA tertanggal 12 September 2012 tersebut membuat ANI dan KADIN menggandeng pemerintah daerah untuk menjaga agar kondisi pertambangan dalam negeri tetap kondusif. Oleh karena itu dibentuklah sebuah kesepakatan dengan pemerintah daerah juga instansi terkait mengenai tata niaga ekspor mineral pasca putusan MA tersebut.

"MA telah kabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan April 2012 tentang smelterisasi yang dinila cacat hukum, bagi kami permen tersebut salahi UU Otoda dan UU Minerba. Maka dengan putusan MK kami ANI dan pemda terpanggil untuk menjaga kondisi tambang tetap kondusif seperti sebelumnya", jelas Ketua ANI Shelby Ihsan dalam pidatonya di Balai Kartini, Jakarta (5/10/12).

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menuturkan, sejak diterbitkan Permen 7 memang menyebabkan kontroversi yang sangat banyak namun jika dilihat dari aspek positif Kadin menilai regulasi ini sangat penting untuk negara, dan yang disayangkan   pengaturannya tidak diatur dengan baik.

"Hilirisasi memang penting dan Kadin mendukung, namun ada beberapa hal dalam implementasi pelaksanaan yang bermasalah karena kurangnya birokrasi pemrintahan yang sangat lambat, hingga terjadi kontroversi dan stagnasi karena tidak bisa ekspor sejak Mei," ucap Natsir.

Untuk menghentikan stagnasi dalam pertambangan menurutnya ekspor harus tetap berjalan, dan pihaknya meminta kepada pemerintah khususnya Kementrian Perdagangan agar segera melaksanakan ekspor, bukan dari Kementrian lain karena ia menilai tidak ada satu Kementrian yang melarang ekspor.

"Agar ekspor tidak terganggu Kemendag harus segara upayakan jalannya ekspor, jangan Kementrian lain, sehingga tata niaga tetep berjalan dengan tanpa melupakan hilirisasi. Jadi hilirisadi jalan dan ekspor tetap jalan juga," tandasnya.

Natsir menambahkan memang dalam regulasi ekspor diatur oleh pemerintah pusat yaitu Kementrian Perdagangan, namun dalam implementasi tetap kewenangan pada daerah.

"6 sampai 7 triliun kerugian yang dirasakan pengusaha tambang akibat tidak bisa ekspor, kami ingin hilirisasi jalan dan tidak ada stagnasi," pungkas Natsir.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU