Kuasa Hukum: Tuntutan ANI bukan Kepentingan Bisnis tapi Untuk Semua!
kuasa hukum ANI, Hosper Sibarani saat ditemui Seruu.com di Balai Kartini Jakarta, Senin (5/10/2012) kemarin sore (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Indikasi prioritas bisnis jelas bukan, ini bukan kepentingan asosiasi tapi kepentingan masyarakat pelaku usaha, bukan hanya pengusaha tapi juga SDM yang ada dalam situ - Hosper Sibarani

Jakarta, Seruu.com - Empat pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012, yang salah satunya pasal 21 tentang pelarangan ekspor ore dan kewajiban membangun smelter dalam negeri,  yang dikabulkan sebagian oleh MA dan diputus pertanggal 12 September 2012 diakui kuasa hukum  Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) bukanlah kepentingan bisnis. Ia mengaku hanya melaksanakan permintaan dari klien yaitu APKASI dan ANI.

"Kenapa pasal 21, kami tidak masuk ke arah itu, karena kami sebagai lawyer apa yang diminta klien itu yang dilaksanakan," ucap kuasa hukum ANI, Hosper Sibarani saat ditemui Seruu.com di Balai Kartini Jakarta, Senin (5/10/2012) kemarin sore.

Lanjut Hosper, "Indikasi prioritas bisnis jelas bukan,  ini bukan kepentingan asosiasi tapi kepentingan masyarakat pelaku usaha, bukan hanya pengusaha tapi juga SDM yang ada dalam situ".

Hosper menjelaskan awal mula diajukannya judisial review atas Permen ESDM ini karena cacat hukum dan menyimpang dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah dan UU Minerba No 4 tahun 2009 UU. Dengan tidak adanya kesepahaman antara pengusaha dan pemerintah maka pengusaha mengambil sikap menempuh jalur hukum.

"Negara kita adalah negara hukum, inilah jalur hukum yang kita lakukan nggak lebih. Karena yang menjadi permasalahan krusial, yang akhirnya karena tidak ada kesepakatan kesepahaman antara pengusaha dan pemerintah. Maka pengusaha mengambil sikap menempuh jalur hukum," tegas Hosper.

Lebih lanjut Hosper menilai, putusan MA yang diambil oleh Hakim Panitera 1 H.Yulius, SHm, MH., Panitera 2 Marina Sidabutar, SH., MH. Dan Penitera 3 Achmad Sukardja, Hmmn Profmn DRmn SH, adalah  sangat objektif karena mereka mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar legal standing melakukan judisial review.

"MA merespon apa yang jadi kegundahan para pengusaha dan pelaku sehingga mereka berikan Amar Keputusan seperti yang kita ketahui bersama,"katanya.

Menurutnya,  Permen 7 sangat juga berimbas kepada pemerintah kota dan kabupaten kaitannya dengan UU No 32 tentang Pemerintah Daerah, UU dinilai Hosper lebih tinggi dari Permen, sementara UU di daerah telah memberikan kebijakan dan keleluasan di daerah kepada pemda untuk mengelola wilayahnya sendiri termasuk untuk mendapatkan penghasilan di daerah atau PAD (Pendapatan Asli Daerah), juga meningkatkan SDM.

"Banyak hal yang dilakukan pemkab dan  kota kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan Permen 7, dalam hal ini APKASI telah berikan kepercayaan pada kami untuk lakukan judisial review dalam permen 7 untuk kepentingan mereka juga mensejahterkan wilayah dan daerahnya," paparnya.

Pihaknya berharap agar ANI bisa lebih aktif mengakomodir dan mensosialisasikan kepentingan anggotanya yang salah satunya adalah melakukan ekspor. Penyetopan ekspor dianggap Hosper tidak fair, karena sejak awal penyusunan regulasi ini pengusaha tidak dilibatkan oleh pemerintah yang seharusnya mampu mengakomodir pendapat-pendapat dan baru keluarlah suatu peraturan.

"Kami anggap peraturan ini tidak fair karena dalam pembentukannya kita lihat pembuatannya tidak lazim, karena untuk mengatur pelaku usaha tapi pengusaha tidak dilibatkan," pungkasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU