Pasca Putusan MA, ANI, APKASI dan KADIN Desak Kemendag Bebaskan Ekspor
Proses penandatanganan MOU antara ANI-APKASI-KADIN di Balai Kartini, Senin (05/11/2012) -(Foto: Nurul Ainiyah/seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Putusan MA atas judisial review beberapa pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012 yang diajukan ANI dan APKASI telah dikabulkan sebagian oleh MA dan diputus pada tanggal 12 September 2012, kuasa hukum  Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Hosper Sibarani menyatakan bahwa gugatan yang baru 2 minggu lalu diputuskan ini perlu dilakukan konsolidasi terhadap Amar Putusan oleh ANI yaitu berupa langkah proaktif sehingga tidak hanya menjadi keputusan menang di atas kertas saja tetapi menang dalam artian  bisa menjalankan proses dunia usaha dengan baik.

"Dari usaha ini pemerintah dapatkan income kenapa kita harus meniadakan hal itu (ekspor), banyak pengusaha yang mengeluh karena banyak stock tapi tidak bisa ekspor. Kita berharap pemerintah terbuka sehingga mereka bisa respon dengan positif", ungkap Hosper ketika ditemui kemarin, Senin (5/10/12).

Sebelum judisial review Permen 7 ini diputus oleh majelis hakim memang pemerintah menerbitkan revisi Permen 7 yaitu Permen  no 11 th 2012 dan ada penambahan di pasal 21 a yang mengatakan harus ada rekomendasi Dirjen atas nama Menteri, maka Hosper pun menilai dari aspek hukum pemerintah dalam posisi status quo.

"Permen ini kan status quo tidak bisa ditambahi dan dikurangi sebelum ada kekuatan hukum yang tetap, ini menambah kegelisahan pengusaha belum lagi selesai permen 7 diterbitkan permen 11. Dengan adanya Amar Putusan tersebut segala putusan yang berkaitan dengan pasal 21 menurut kami batal demi hukum", tegasnya.

Paskah diputusakannya pencabutan beberapa pasal ini Hosper mengimbau kepada ANI akan duduk bersama  dengan pemerintah dan membicarakan secara arif untuk kepentingan umum bukan golongan.

Di waktu yang sama Bupati Halmahera Tengah, M Yasin Ali sekaligus anggota APKASI menyampaikan bahwa Permen sudah merugikan daerah, dan memang seharusnya diberikan Otoda namun yang terjadi kewenangan tidak sepenuhnya diberikan oleh pusat, sehingga menyebabkan PAD berkurang 60% di Halmera Tengah.

"Target kami hanya capai 40%, jika hasil dari MA ini tidak jalan kita minta supaya ANI bekerja keras dengan KADIN untuk jadi jembatan bagi daerah dengan percepat hasill MA kepada Mendag ini agar segera  dilaksanakan. APKASI ini menjadi perjuangan kami", ucapnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU