KADIN Dukung Bila Pengusaha Ada Yang Ingin Gugat Ditjen Minerba
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri Perdagangan dan Logistik Natsir Mansyur (Kanan/Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Penandatanganan  nota kesepahaman yang dilakukan oleh ANI,  KADIN dan pemerintah daerah (APKASI) untuk menjaga agar kondisi pertambangan dalam negeri tetap kondusif pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 September 2012 lalu. Oleh karena itu dibentuklah sebuah kesepakatan dengan pemerintah daerah juga instansi terkait mengenai tata niaga ekspor mineral pasca putusan MA tersebut.

Hosper Sibarani sebagai kuasa hukum ANI menyebut penandatanganan MoU kemarin sengaja menggandeng KADIN mengingat ANI adalah anggota KADIN jadi secara otomatis sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggotanya kepentingan KADIN juga ada di sini.

"Karena ANI anggotanya maka KADIN digandeng bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang dicari saat ini," ucap Hosper kepada Seruu.com, Senin (5/10/12).

Dalam pengaturan tata niaga ekspor produk pertambangan tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menyampaikan rencana pembentukan tim nasional yang  terdiri dari ESDM, Kemendag, Pemda, dan Asosiasi Pengusaha untuk menghitung berapa target/ kuoata nasional, setelah mendapatkan jumlahnya, maka secara teknis diserahkan kepada Mendag untuk melakukan ekspor. Tidak tanggung-tanggung Natsir membuka lampu hijau bagi pengusaha yang dirugikan nantinya untuk menggugat Dirjen Minerba.

"Sekarang ini otoriternya kan ada di Menteri  ESDM, maka kami usulkan ada tim nasional sehingga semua stakeholder dilibatkan. Kami  Setuju ada prosedur clean and clear, tapi kalau dalam perjalanannya ada pengusaha yag dirugikan, Kadin mempersilahkan menggugat Dirjen Minerba," tegas Natsir.

Tanggapi pernyataan Natsir tersebut, Hosper menyampaikan hingga saat ini ANI belum berpikiran untuk menuntut pihak manapun dan lebih mengutamakan musyawarah. Seusai penandatanganan MoU ini ANI mentargetkan secepatnya berdiskusi dengan pemerintah.

" MoU sudah dilakukan ini akan dilanjutkan,  kita berharap banyak pemda dan kota untuk gandeng tangan dan duduk bersama pemerintah karena kepentingan daripada asosiasi juga pemerintah daerah dan kabupaten adalah Otoda," pungkas Hosper Sibarani. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU