Hosper Sibarani: Selain MA Yang Publish Amar Putusan,  Maka Tidak Sah
Kuasa hukum ANI, Hosper Sibarani saat ditemui Seruu.com di Balai Kartini Jakarta, Senin (5/10/2012) kemarin sore (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Seperti dijelaskan Managing Director ANI, Mag. Faisal Emzita ketika ditemui secara eksklusif di kantornya, 2 hari lalu seusai dialog di Balai Kartini ada 4 pasal yang dikabulkan dalam Amar Putusan terhadap permohonan judisial review atas Permen ESDM no 7 tahun 2012 yang dilakukan oleh ANI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini yaitu Pasal 8 ayat 3 kedua yaitu Pasal 9 ayat 3, ketiga Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan dan terakhir Pasal 21 yang menyatakan, "Pada saat Permen ini mulai berlaku, pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebeblum berlakunya Permen ini dilarang untuk menjual bijih (Raw Material atau Ore) Mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya Permen ini".

Di waktu yang sama Shelby Ihsan, Ketua Umum ANI mengatakan gugatan ANI concern pada pasal 21 tentang pelarangan ekspor tersebut. Muncullah indikasi penafsiran sepihak dari Amar Putusan MA oleh ANI  sejak Faisal memberikan 4 rangkuman Amar Putusan pada Seruu.com,  Senin kemarin (5/10/12).

Setelah dikroscek di kesekretariatan MA kemarin (6/10/12),  berdasarkan informasi yang didapat belum ada tanggal kirim yang ditujukan ke pengadilan pengaju. Ini berarti salinan Amar Putusan MA jelas belum dikirimkan pada pihak yang berkepentingan dalam perkara, atau belum dipublish untuk umum oleh MA.

Fakta ini diperkuat statement Hosper Sibarani kuasa hukum ANI yang justru terkejut dengan telah dibeberkannya 4 pasal tersebut. Ia menjelaskan dari sisi hukum tidak seharusnya pasal-pasal dalam Amar Putusan dijelaskan,  bahkan kalaupun sudah keluar putusannya itu menjadikan  kewajiban dari MA yang akan mengirimkan turunan atau salinan kepada pihak-pihak terkait perkara.

"Darimana tahu tentang pasal-pasal Itu, ini  bukan pekerjaan pengacara untuk mengirimkan salinan itu. Jadi kalau misalnya katakanlah kamu konfirmasi ke pihak ESDM  mereka belum tahu. Kalau itu dari bahasa mereka (ANI) silahkan, dari bahasa saya nggak akan membicarakan Amar Putusan," tegasnya ketika dikonfirmasi  Selasa (6/10/2012) malam.

Hosper menambahkan, sekalipun salinan Amar Putusan sudah diterbitkan maka telah   kewajiban dari MA untuk mengirimkan turunan atau salinan kepada pihak-pihak. Dalam penanganan perkara ini, bukan menjadi tugasnya untuk mengirimkan hasil putusan melainkan tugas badan peradilan.

"Jadi seumpama badan peradilannya PN ya PN yang kirimkan putusannya, itu sudah prosedur tetap."

Sejak awal diajukan ke MA, Hosper menjelaskan ada beberapa banyak pasal yang dimohonkan untuk dibatalkan. Tapi ia menolak memberikan rincian pasal-pasal apa sajakah yang dikabulkan sebagian untuk dicabut dalam Amar Putusan MA. Menurutnya Amar Putusan ini bersifat rahasia bukan untuk kepentingan publik. Setelah salinannya dikirim tetap tidak bisa dipastikan apakah MA akan membuat secara rinci untuk dipublish di web site MA.

"Saya nggak bisa saya hafal pasal berapa saja, saya tidak akan bisa sebutkan Amar Putusannya karena itu sifatnya rahasia bukan untuk kepentingan publik, itu kepentingan pemohon dan termohon. Di luar daripada itu nggak, mana ada coba kecuali advokat yang akan publish dalam penanganan perkara", jelasnya.

Pihaknya menyampaikan salah satu alasan mengapa Amar Putusan atas judisial review ini tidak dipublish bahkan di media karena memang tidak ada proses persidangan, "Jud. Review ini tidak ada persidangan, jadi kita mohonkan dan MA tentukan majelis hakimnya dan kemudian permohonan kita disampaikan kepada pihak termohon. Nanti termohon membuat jawaban dan setelah itu Mejelis Hakim bersidang dan bermusyawarah dan mengeluarkan keputusannya berdasarkan musyawarah majelis hakim itu".

Di akhir wawancara Hosper Sibarani mengaskan bila ada pihak lain memberitakan Amar Putusan maka itu bukanlah keputusan final, karena kewenangan publish hanya ada di MA bukan dari ANI maupun dari ESDM.

"Saya mau minta klarifikasi, urusan publikasi itu urusan MA terhadap Amar Putusan, bukan termohon, pemohon atau pihak yang lain. Itu bukan pekerjaan pengacara untuk mengirimkan salinan itu, jadi kalau misalnya katakanlah kamu konfirmasi ke pihak ESDM yang mereka belum tahu itu bukan tugas kita, kalaupun memang suka dipublish saya pikir itu bukan keputusan final," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU