Kabiro Hukum KESDM: Kami Belum Terima Salinan Amar Putusan MA
Ilustrasi Gedung ESDM (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik KADIN Natsir Mansyur yang  tetap ngotot mengatakan bahwa pihaknya telah mempunyai Salinan Amar Putusan resmi yang dikirim dari MA pada Kamis (8/11/2012) lalu ketika ditemui Seruu.com di kantornya ditanggapi Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto. Sayangnya ketika diminta menunjukkan bukti salinan Amar Putusan Natsir mengelak dengan dalih tidak ingin mempublish agar tidak menimbulkan kekacauan.
 


"Ada salinannya, tapi ini kalau kita hamburkan bisa kacau kalau tiba-tiba sudah baca semua. Sudah jelas di Amar Putusan itu dikabulkan beberapa itu kan cukup, biar kapok lah pemerintah suruh donk kesana (MA) cari salinannya, suruh ESDM nya nguber", kata Natsir.

Susyanto memberikan keterangan ketika dihubungi sore tadi, (12/11/12) bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu dan belum menerima salinan Amar Putusan atas dikabulkan sebagian dari tuntutan APKASI dan ANI untuk mencabut 4 pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012. Dengan belum diterimanya salinan tersebut Susyanto mengatakan hingga saat ini pasal-pasal tersebut tetap efektif berlaku meski sudah diputuskan untuk dicabut, hal ini menurutnya sudah menjadi prosedural hukum terlebih Permen 7 adalah produk ESDM, yang juga dikhawatirkan pencabutan pasal tersebut hanya isu.

"Kami anggap ini belum ada dan pasal-pasal tersebut tetap berlaku, kita kan taat pada aturan kalau ternyata itu isu dan kita taati itu salah?", kata Susyanto kepada Seruu.com sore ini, Senin (12/11/12).

Ia menambahkan, bila ada pihak-pihak yang mengaku mempunyai salinan Amar Putusan padahal salinan resmi belum dikirim oleh MA berarti yang ada di tangan pihak tersebut  formalitasnya tidak diterima, " yang punya Permen itu kan kita dan sesuai ketentuan, MA akan mengirim ke Kementrian dimana permen itu diputuskan, semua harus nunggu salinan resmi Amar Putusan dikirim dari MA", tuturnya.

Susyanto mengatakan, pasal-pasal tersebut akan efektif dilaksanakan 3 bulan setelah resmi diputuskan dan salinan telah dikirimkan pada pihak yang berperkara yaitu ESDM, ANI dan juga APKASI.

"Kalau 90 hari kita tidak melakukan apa-apa atau mencabut itu berarti putusan itu berlaku, intinya kita ada waktu 90 hari untuk melakukan langkah-langkah yaitu mencabut pasal-pasal, kalau nggak dicabut otomatis itu berlaku", ungkapnya.[Ain]

KOMENTAR SERUU