Dianggap Salahi UU 24/ 2003, ESDM Akan Kirim Surat Keberatan Pada MA
Menterri ESDM Jero Wacik, Bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa (foto/Aini Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Dari 9 Pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012  diantaranya pasal 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, dan 23. Yang diajukan oleh APKASI dan ANI melalui judisial review di Mahkamah Agung pada 12 April 2012 dan diputuskan kabul sebagian pada 12 September 2012 hanya 4 pasal yaitu pasal 8 (ayat 2, 3 dan 4), pasal 9(ayat 3), pasal 10 (ayat 1 dan 2), juga pasal 21.

Meskipun pihak-pihak yang berperkara dalam pengajuan judicial review atas perkara dengan Nomor Register 9P/HUM/2012 dan Nomor Register 9P/HUM/2012 yaitu KESDM, APKASI dan ANI namun hingga kini seperti diberitakan sebelumnya salinan Amar Putusan belum dikirimkan oleh MA.

Menindaklanjuti putusan MA, KESDM telah menyiapkan strategi "perang" bila 4 pasal ini dicabut, terutama pasal 21 yang menyatakan pelarangan ekspor ore.

Sebelumnya Dirjen Minerba Thamrin Sihite menyatakan akan membuat peraturan baru sebagai pengganti 4 pasal ini yang dirapatkan sore ini oleh Menko, Menteri ESDM, dan Mendag.

"Kalau disana ada masalah kewenangan, sesuai dengan PP No 23 th 2010 kewenangan pengendalian ekspor ada di kita. Dan kita akan susun peraturan yang baru, jadi itu akan tetap ada, bentuknya gimana nanti akan diputuskan sore ini karena akan ada rapat," kata Thamrin seusai rekonsiliasi pertambangan di Ditjen Minerba siang tadi (13/11/12).

Dalam rakor ekonomi di kantor KESDM, dinyatakan bahwa Menteri ESDM akan segera menyampaikan surat keberatan kepada MA karena putusan tersebut bertentangan dengan pasal 55 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, mengingat saat ini UU No 4 tahun 2009 masih berada di MK atas pengajuan judisial review tentang penetapan wilayah usaha petambangan oleh bupati kutai timur, dan belum diputuskan.

 "Permen 7 masih berlaku karena ada pasal 55, tetap berjalan dulu kami sedang menlakukan penyempurnaan untuk hilirisasi agar ekspor tetap berjalan", kata Wacik seusai rakor di ESDM.

KESDM juga sedang menyususn Permen baru sebagai pengganti Permen 7 tahun 2012 dan tetap konsisten dengan Kebijakan Pengendalian Penjualan Bijih (ore) ke luar negeri.[Ain]

KOMENTAR SERUU