Amar Putusan MA Ada Indikasi Ditransaksikan?
Juru Bicara MA Ridwan Mansyur (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Telah ditegaskan bahwa ESDM kini akan mempersiapkan Peraturan Pemerintah bila 4 pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012 dicabut resmi diputuskan oleh MA. Di samping itu ESDM juga menyatakan bahwa seharusnya putusan itu belum bisa dinyatakan putus mengingat posisi UU Minerba No 4 tahun 2009 kini dalam proses diajukan judisial review yang diatur sesuai  dengan pasal 55 UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan berbunyi.

"Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UU yang dlakukan MA wajib dihentikan apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Muncullah berbagai dugaan atas keresmian putusan MA tersebut walaupun Juru Bicara MA Ridwan Mansyur dengan tegas mengatakan salinan amar putusan masih dalam masa minutasi, salah satu pengamat pertambangan sekaligus mantan Dirjen di KESDM mengkhawatirkan terjadinya transaksi antara MA dan ANI melihat cepatnya keluar putusan MA namun salinan Amar Putusan hingga kini belum dipublish.

"Benar atau nggak sudah diputuskan? karena yang beredar adalah draft putusan yang belum ditandatangani. Bener nggak sudah diputuskan tapi nggak dikeluarkan, kalau iya, ini menyalahi karena keputusan MA nggak boleh disimpan tapi untuk konsumsi publik. Kalau memang benar mengapa mereka berani simpan?", ucapnya kepada Seruu.com, Selasa (13/11/2012).

Dugaan transaksi yang dimaksud adalah seumpama MA menyatakan bersedia menebirtkan Amar Putusan beserta salinannya, namun karena penggugat tidak sanggup maka Amar tersebut disimpan oleh MA. Karena Permen tersebut menyangkut  kebijakan publik dari seorang Menteri, maka sudah seharusnya sipapun harus tahu baik  yang menggugat, tergugat maupun pelaku usaha juga semua stakeholder yang ada di dalamnya.

"Bisa saja dari MA bilang, saya mau keluarkan tapi kamu mau bayar berapa, berani bayar sekian uang dulu baru putusan keluar, berarti itu kong kalikong donk", tegasnya.

Ridwan Mansyur, Direktur Humas MA sore tadi ketika dikonfirmasi mengelak dugaan transaksi tersebut dengan menjawab tidak tahu. Dan saat disinggung belum sah-nya putusan bila dikaitkan dengan UU No 24 tahun 2003 tentang MK, Ridwan berkata itu hanya pendapat pemerintah yang sah saja dilontarkan.

"Boleh aja berpendapat silahkan, kita kan belum lihat isi Amar Putusannya, belum turun kan masih masa minutasi itu baru pemberitaan kita tunggu aja ya. Aku nggak tahu itu ya kalau dugaan transaksi", jawab Ridwan kepada Seruu.com sore tadi (13/11/2012). [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU