Hosper : Silahkan ESDM Buat Peraturan Baru Asal Jangan Bertikai
Ilustrasi (Istimewa)
Siapa yang akan melarang mereka membuat kebijakan kan nggak ada, saya menyarankan azaz musyawarah yang dikedepankan. Bukan sebaliknya ESDM menjadi kontra dengan pengusaha yang anak bangsa juga. Seperti Bapak dan anak kenapa harus bertengkar, kalau semua bisa dibicarakan musyawarah untuk mufakat - Hosper Sibarani

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah ESDM sudah menyiapkan draft peraturan baru untuk mengendalikan ekspor sebagai pengganti 4 pasal yang dinyatakan putus oleh MA dalam judisial review yang diajukan ANI dan APKASI, seperti disampaikan Dirjen Minerba Thamrin Sihite Selasa (13/11/12),  pihaknya kini masih mengunggu salinan Amar Putusan yang dikirim MA meskipun pihaknya menyangsikan keabsahan putusan tersebut.

Hosper Sibarani, kuasa hukum ANI menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan semua stakeholder salah satunya pengusaha bila memang akan menerbitkan peraturan baru lagi, juga mendahulukan musyawarah karena dinilainya dalam mengeluarkan Permen ESDM no 7 tahun 2012 pemerintah kurang arif hingga menimbulkan ketidaksepahaman antara pemerintah dan pengusaha. Hal ini diungkapkan Hosper kepada Seruu.com, Rabu (14/11/12).

"Siapa yang akan melarang mereka membuat kebijakan kan nggak ada, saya menyarankan azaz musyawarah yang dikedepankan. Bukan sebaliknya ESDM menjadi kontra dengan pengusaha yang anak bangsa juga. Seperti Bapak dan anak kenapa harus bertengkar, kalau semua bisa dibicarakan musyawarah untuk mufakat," tutur Hosper.

Yang terpenting menurutnya, peraturan baru ini nantinya tidak bertentangan lagi dengan UU Minerba No 4 tahun 2009. Dengan duduk bersama merangkul banyak stekeholder dalam penyusunan peraturan baru ia harapkan pemerintah bisa mendahulukan kepentingan semua juga republik bukan hanya kepentingan kelompok dan penyelenggaraan negara saja.

Lanjut Hosper, pemerintah akan mendapat keuntungannya bila melibatkan banyak pihak karena akan mendapatkan pajak-pajak untunggaraan negara, kalangan pengusaha bisa lakukan kegiatan dengan baik. Selama ini  pengusaha juga tidak hanya kepentingan sendiri tapi juga SDM nya, hubungan baik keluar. Bila tidak ada kesepakatan dan kesepahaman, Hosper menilai situasi saat inilah yang terjadi yaitu  pertikaian antara pemerintah dan pengusaha.

"Kita senang dengan azas demokrasi dan berbeda pendapat, seandainya pemerintah kekeuh melindungi kebijakannya dengan menerbitkan kebijakan baru saya hanya mau ingatkan pikirkan banyak hal," tegasnya.

Pihaknya menyampaikan ANI akan menyikapi dengan bijak bila memang peraturan baru tersebut terbit, dan sedang mancari waktu yang tepat untuk memberikan surat resmi pada pemerintah untuk berdiskusi sehingga akan sehingga akan menghasilkan keputusan yang produktif bagi masing-masing pihak. Perkara putusan MA bukanlah tentang menang dan kalah, tapi kearifan pemerintah dalam membuat peraturan.

"Dengan adanya putusan MA ini bukan tentang menang dan kalah, Menteri ESDM kurang arif saja keluarkan Permen. Kalau msuyawarah itu tidak bisa menciptakan hal kondusif dari masing-masing maka ranah hukum yang dilakukan, itu sudah jalur yang harus dilalui," pungkasnya.

Dikonfirmasi tentang pernyataan Jero Wacik kemarin yang punya niatan menemui ANI dan asosiasi lain, Hosper berkata hingga kini ANI belum menerima undangan langsung dari Menteri ESDM.

"Ada asosiasi yang menuntut saya ke MA,  namanya ANI. Nanti saya akan ketemu sama Asosiasi Nikel, juga Asosiasi Bauksit. Mari kita saling buka-buka hati," ucap Wacik di hotel Intercontinental, Jakarta kemarin (12/11/12).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU