eSPeKaPe: Tugas dan Fungsi BP Migas Serahkan Ke Pertamina
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) menyambut dengan suka cita atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 pada hari Senin, (5 /11), dan yang keputusan itu diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada Selasa (13/11/2012), yang secara resmi MK membubarkan BP Migas. Untuk itu eSPeKaPe mendesak Pemerintah segera mengambil langkah cepat guna menyelesaikan berbagai masalah yang timbul akibat pembubaran BP Migas oleh MK. Hal ini agar ada kepastian hukum dan industri migas bisa terus berjalan.
 

“Pemerintah harus tegas, memang itu yang diinginkan” kata Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya kepada pers, Rabu (14/11/2012) kemarin.

Tetapi, menurut aktivis KAPPI Angkatan 1966 ini, terkait komentar Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/11/2012), “Jangan hendaknya Menko Perekonomian Hatta Rajasa paksakan BP Migas yang bubar itu hanya karena Pemerintah sudah punya komitmen dalam pengelolaan ekplorasi dan produksi migas dengan sasaran yang telah ditetapkan itu, untuk tetap bisa melaksanakan sebagaimana mestinya. Khususnya terkait kontrak-kontrak migas yang dianggap tidak ada sesuatu keraguan”. Artinya, menurutnya, ini dianggap tetap legal dan kegiatan eksplorasi tidak terganggu dengan adanya keputusan MK.
 
Binsar Effendi sangat mensyukuri tanpa perlu lagi menunggu jawaban dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas surat eSPeKaPe No. 09 tertanggal 9 November kemarin, yang memohon BP Migas dibubarkan. “Sudah dibubarkan lebih dulu oleh MK, terima kasih Pak Mahfud” katanya sumringah sambil mengungkap alasan organisasi pensiunan yang sudah berusia 12 tahun yang meminta Presiden SBY membubarkan BP Migas. “Pasalnya dalam 4 tahun terakhir BP Migas selalu gagal untuk memenuhi target lifting minyak yang ditetapkan bersama dalam APBN, yang berarti ada pelanggaran terhadap UU APBN yang telah disetujui DPR”.
 
Saat ini terjadi penurunan produksi minyak nasional karena sumur-sumur minyak sudah tua, sementara biaya eksplorasi dan eksploitasi migas yang disebut cost recovery justru meningkat, terutama sejak peran regulator sektor migas beralih dari Pertamina berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 ke BP Migas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, dan yang terbukti tidak ada kontrol, transparansi dan akuntabilitas dari cost recovery tersebut. Sehingga menurut Ketua Umum eSPeKaPe, peran BP Migas dalam mendorong peningkatan produksi dan transparansi pengelolaan anggaran migas dinilai telah gagal, jauh dari harapan, pemborosan keuangan negara dan tidak ada manfaatnya. Karena itu, keberadaan BP Migas sebagai lembaga regulator sektor migas harus dibubarkan karena tidak efektif, tidak ada manfaat dan menelan banyak biaya birokrasi yang merugikan masyarakat.
 
Rupanya dalil MK membubarkan BP Migas juga sejalan dengan tuntutan eSPeKaPe kepada Presiden SBY. Binsar Effendi mengutip pertimbangan MK, bahwa keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka menurut MK keberadaan BP Migas tersebut tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintahan.
 
Keberadaan BP Migas secara serta merta, menurut kutipan putusan MK itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, maka putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan berlaku secara prospektif. Fungsi dan tugas BP Migas harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan, dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas.
 
Ketua Umum eSPeKaPe menyarankan kepada Menteri ESDM Jero Wacik sebaiknya  kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak bisnis migas diambil alih PT Pertamina (Persero). "Karena kewenangan itu seharusnya dijalankan oleh badan usaha," kata Binsar Effendi. Secara prinsip, lanjutnya, kuasa pertambangan memang tetap dipegang oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, tapi kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sama dijalankan oleh Pertamina. ‘Sebab itu, Pemerintah diminta segera mengembalikan fungsi dan tugas BP Migas ke PT Pertamina (Persero),  sehingga tidak menimbulkan kevakuman di industri perminyakan Tanah Air, pascaputusan MK” tandasnya. [Irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU