BP Migas Bubar, Pintu Masuk Perjuangkan Nasionalisasi
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 yang keputusan itu diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada Selasa (13/11/2012) lalu, resmi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
 

Menyikapi putusan MK, Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), Muslim Arbi, menyatakan selain menyambut baik juga dianggap sebagai pintu masuk untuk rakyat memperjuangkan nasionalisasi sektor migas, “Dan menghentikan praktik oligarki yang dilakukan oleh penguasa” katanya melalui rilis GarpU kepada pers , Rabu (14/11/2012).
 
“Jika saja BP Migas konsisten atas putusan MK, maka perjanjian pemberian konsensi untuk pengembangan proyek LNG Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni kepada British Petroleum (BP) Plc. yang jelas melanggar UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 itu, harus batal dengan sendirinya. Pasalnya yang melakukan perjanjian adalah BP Migas dan BP Plc. saat Kepala BP Migas R Priyono ada di London, pasca pemberian gelar dari Ratu Inggris Elizabeth II kepada Presiden SBY” tutur Muslim Arbi.
 
Muslim Arbi mengaku puas terhadap putusan MK yang membubarkan BP Migas. Dia menilai MK dalam putusannya telah berpihak kepada rakyat walaupun hanya mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Migas No 22 Tahun 2001. Memang menurut Kooreks GarpU, pihaknya tidak sempat menjadi pemohon dari jumlah pemohon sekitar 40 orang itu. “Tapi jauh hari sebelumnya, GarpU sudah memberikan kontribusi kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, terutama fokus untuk menuntut pembubaran BP Migas yang sejatinya inlonstitusional. Karena jantungnya UU Migas itu adalah BP Migas, maka jika BP Migas sudah dibongkar, UU Migas itu dengan sendirinya akan keropos dan mudah dicabut” katanya sengit.
 
Menanggapi komentar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang mengatakan belum bisa langsung merespons apa solusinya, mesti dipelajari dulu. Karena dirinya akan berpikir untuk selalu memprioritaskan kepentingan yang lebih besar, menurut Muslim Arbi janganlah berkelit terlalu berlebihan. “Apakah Jero Wacik tidak baca Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan bahwa putusan MK itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka putusan MK membubarkan BP Migas itu berlaku sejak diputuskan dan bersifat final. Pernyataan Jero Wacik kan terkesan seperti cacing kepanasan’.
 
Begitu pula Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengatakan bahwa putusan MK tersebut mengejutkan dan dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menyikapi putusan MK, menurut Kooreks GarpU Muslim Arbi, adalah ‘kebodohan’nya seraya memberikan alibi atas inefisiensi PLN yang diduga merugikan keuangan negara Rp. 37 trilyun saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN sebenarnya akibat dari BP Migas tidak mampu menyediakan bahan bakar gas untuk PLN, akibat salah satunya LNG Tangguh yang dikelola BP Plc tidak setetespun memasok gasnya untuk kebutuhan nasional. [Irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU