IGJ: BP Migas Bubar, Semua Kontrak Sejak 2001 Harus Dibatalkan
Foto Ilustrasi
Dengan demikian semua kontrak yang telah dibuat, ditandatangani oleh BP migas sejak tahun 2001 harus dibatalkan dikarenakan lembaga yang mengeluarkan putusan menyatakan BP migas keberadaannya inkonstitusiona - Salamudin Daeng

Jakarta, Seruu.com - Bagian terpenting pasca putusan MK atas pembubaran BP Migas menurut Direktur Eksekutif IGJ Salamuddin Daeng adalah perihal kontrak kerjasama (KKS/KPS/PSC) yang selama ini diberikan BP Migas. Disampaikan dalam putusan MK hubungan antara negara dan swasta tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, tapi hubungan bersifat publik. Hubungan  yang bersifat publik tersebut hanya dapat dilakukan melalui konsesi, atau perijinan yang sepenuhnya dibawah kontrol dan kekuasaan negara.

Putusan MK sendiri membatalkan semua pasal yang berkaitan dengan frase "Badan Pelaksana (BP)" dan menyatakan bahwa keberadaan BP migas bertentangan dengan Konstitusi, mengandung arti bahwa segala produk BP regulasi, kontrak, yang dikeluarkan oleh BP migas secara otomatis bersifat Inkonstitusional.

"Dengan demikian semua kontrak yang telah dibuat, ditandatangani oleh BP migas sejak tahun 2001 harus dibatalkan dikarenakan lembaga yang mengeluarkan putusan menyatakan BP migas keberadaannya inkonstitusional," tegas Daeng kepada Seruu.com, Kamis (15/11/2012).

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah menetapkan keputusan hukum untuk membatalkan semua kontrak yang ditandatangani BP migas, sebelum nantinya pemerintah memberikan kewenangan kepada BUMN (Pertamina) untuk mengambil alih semua blok-blok migas yang telah diserahkan kepada swasta baik nasional maupun asing. Diantaranya, Blok Tangguh yang baru baru ini diserahkan BP Migas kepada British Petrolium Oil sebagai imbalan atas gelar penghargaan yang diberikan ratu Inggris kepada SBY.

"Kontrak diserahkan pada Pertamina, memang banyak pihak khususnya para ekonom pro pasar beralasan bahwa kembalinya pada model penguasaan Pertamina selalu dikaitkan dengan praktek korupsi yang terjadi pada masa lalu (Orde Baru). Padahal masalahnya bukanlah pada konsep penguasaan migas melalui BUMN akan tetapi sistem pengawasan," ungkap Daeng.

Dalam UU 22 tahun 2001 tentang migas, yang dibuat pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), penguasaan negara oleh pemerintah terhadap migas dilakukan melalui BP migas. Fungsi pengendalian dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan pertamina diserahkan kepada BP migas.

Sehingga menurut MK  BP migas harus dibubarkan karena Pemerintah tidak dapat menunjuk secara langsung siapa yang menjadi kontraktor, karena setelah BP migas menandatangani kontrak, maka negara harus tunduk pada kontrak dan negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi yang bertentangan dengan kontrak. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU