GarpU Serukan Nasionalisasi Sektor Migas
Foto Ilustrasi
Semestinya pemerintahan progressif dengan menegaskan kontrol negara terhadap seluruh kekayaan alam migas, harus dinyatakan benar-benar sebagai milik negara - Muslim Arbi

Jakarta, Seruu.com - Dengan bubarnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012, maka Gerakan Perubahan (GarpU) menegaskan bahwa nasionalisasi menjadi cara paling mudah bagi pemerintahan di Indonesia untuk mensejahterakan rakyat. GarpU menyatakan pemikiran tersebut untuk menyikapi pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penjelasan pasca BP Migas dibubarkan, yang khawatir akan hilangnya investasi sektor migas di Indonesia.

Padahal berdasarkan data dari Indonesian Petroleum Association (IPA), cadangan migas di Indonesia masih sekitar 10 miliar barel, yang dinilai lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan seluruh rakyat di tanah air. “Semestinya pemerintahan progressif dengan menegaskan kontrol negara terhadap seluruh kekayaan alam migas, harus dinyatakan benar-benar sebagai milik negara”, tandas Koordinator GarpU, Muslim Arbi.
 
Klaim itu sangat penting, menurut Muslim Arbi, karena bisa saja diklaim oleh korporasi asing. Dan korporasi asing itu menggunakan cadangan kekayaan di perut bumi Indonesia ini untuk meminta agunan kepada bank. GarpU masih menaksir nilai cadangan minyak, gas, batubara yang terkandung dalam perut bumi Indonesia bisa mencapai Rp 56 ribu triliun. Sedangkan total APBN 2013 cuma Rp1.700 triliun. Belum termasuk tambang emas, tembaga, timah, nikel, bauksit, dan lain-lain. “Betapa kaya-rayanya negara kita ini,” kata kepala Staf Investigasi dan Advokasi Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) ini.
 
Menurut Muslim Arbi, andaikan 10% nilai kekayaan di perut bumi itu bisa kita uangkan hari ini, misalnya melalui mekanisme pertukaran di pasar NYMEX, berarti Indonesia bisa punya uang sebesar Rp5.600 triliun sekarang. Dengan begitu, kata Kooreks GarpU, “Kita tidak perlu lagi meminjam uang kepada kreditur di luar. Kita juga tidak perlu meminta bantuan modal asing. Kita bisa membangun infrastruktur dan ekonomi nasional tanpa harus meminjam”, tegasnya. Hanya saja, Muslim Arbi pesimis hal itu bisa diwujudkan di ketika mendengar penjelasan Presiden SBY dalam konperensi persnya pasca bubarnya BP Migas di Istana Negara (14/11).
 
BP Migas setuju dibubarkan, tetapi pada saat yang bersamaan sudah langsung bilang konsekuensi semua perusahaan dikontrol sama Kementerian ESDM. Padahal Muslim Arbi selaku aktivis anti korupsi mencatat jika mantan Kepala Sub Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kosasih Abbas, saat menjalani sidang Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa pada 7 November lalu, mengakui dibiasakan sejak 2007 oleh Direktur Jenderal LPE, Jacob Purwono untuk menerima duit dari pihak lain. Arahan itu diberikan sejak dia menjabat Kepala Sub Energi Terbarukan, bahwa kalau ada kontraktor ngasih uang terima saja. “Wajib korupsi di Kementerian ESDM itu nampaknya terbiasa, lalu apa jadinya nanti?” tanyanya.
 
“Sekarang ini, Presiden SBY keluarkan Perpres (Peraturan Presiden) No. 95 Tahun 2012 tentang  pembentukan unit kerja baru pengganti BP Migas yang kedudukannya berada di bawah Kementerian ESDM dan di bawah kendali Menteri ESDM. Menteri Jero Wacik itu belum punya pegangan. SOPnya mana, cost recoverynya kemana, claimnya gimana. Sementara 24 jam minyak jalan terus, kalau ada apa-apa, Pemerintah menjamin tidak?” lanjut Muslim Arbi yang telah mencermati seperti hal-hal sebelumnya, “Namanya juga mafia, pasti memiliki seribu cara untuk terus mempertahankan usaha mereka agar terus dapat melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam migas Indonesia kepada korporasi asing”.
 
Sebab itu GarpU mendesak agar tidak menjadi ngawur lagi, serahkan saja tugas dan fungsi BP Migas yang dibubarkan itu kepada Pertamina yang sudah berpengalaman mengendalikan para kontraktor asing di era UU No. 8 Tahun 1971. GarpU juga menyerukan nasionalisasi sektor migas, dan berharap “Pasca 2014, muncul pemerintahan yang tegas, berani, mandiri, berdaulat, dan mengerti politik migas dan pertambangan dengan berani melaksanakan nasionalisasi sektor migas” kata Muslim Arbi.
 
Menurut Kooreks GarpU, Muslim Arbi, soal nasionalisasi, Indonesia sebenarnya bisa belajar dari nasionalisasi industri migas di Bolivia, Venezuela dan negara-negara lain yang hingga hari ini ternyata dapat berjalan relatif aman, lancar, dan berdampak positif bagi kemakmuran rakyatnya. Exxon yang menuntut US$ 12 miliar untuk ganti asetnya di Venezuela, ternyata di Arbitrase Internasional hanya ditaksir US$ 907 juta. Seharusnya Pemerintah menjadikan bubarnya BP Migas sebagai momentum untuk menguasai semua blok migas yang ada di Indonesia. Sekaligus menjamin kepastian hukum dari kontrak yang sudah dibuat, apalagi sejumlah elemen mahasiswa dengan tegas menyerukan nasionalisasi aset tambang asing sebagai langkah konkrit pelaksanaan keputusan MK tersebut.
 
Dalam catatan GarpU, nasionalisasi industri migas sudah terjadi sejak 20 Maret 1951, ketika itu Perdana Menteri Mohammad Mosaddeq yang didukung anggota parlemen Iran meratifikasi RUU tentang Nasionalisasi Industri Minyak Iran. Nasionalisasi minyak memiliki dampak yang besar terhadap kemandirian Iran, kedaulatan nasional dan kebijakan luar negeri. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya 1974 melalui Raja Faisal, Arab Saudi menasionalisasi perusahaan minyak AS Aramco (Arabian American Oil Company). “Raja Faisal berhasil mengubah negara Arab Saudi yang di tahun 1970-an masih miskin, menjadi negara yang sangat makmur hingga sekarang ini. Karena sejak dinasionalisasi, pendapatan minyak meningkat drastis sehingga bisa mendanai pembangunan secara masif”, tutur Muslim Arbi.
 
Lewat tiga puluh tahun kemudian, pada 1 Mei 2006 Presiden Bolovia, Evo Morales, melakukan terobosan mengeluarkan dekrit nasionalisasi perusahaan migas dengan menasionalisasi tambang migas yang sebelumnya dikuasai oleh asing. Hasil dari negosiasi ulang tersebut, Bolivia mampu meningkatkan pundi-pundi negara menjadi US$ 4 miliar per tahun. Menyusul pada bulan yang sama, Mei 2006, sebelum Rafael Correa menjadi Presiden Ekuador yang telah memperingatkan rencana negara Ekuador yang kaya minyaknya akan meninjau ulang semua kontrak untuk semua eksplorasi di wilayahnya dan mungkin membatalkan beberapa perjanjian. Setelah terpilih menjadi presiden, nasionalisasi dilaksanakan.
 
Setahun kemudian, sejak tahun 2007, Presiden Venezuela Hugo Chavez telah memulai langkahnya menasionalisasi perusahaan asing. Salah satunya adalah menasionasilasai ladang minyak ExxonMobil di Venezuela. Hasilnya, Chavez dapat mendongkrak anggaran kesejahteraan rakyat. Dan, yang terakhir April 2012, Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner yang wanita, membuat berita besar karena mengatakan perusahaan minyak besar, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), milik Repsol dari Spanyol akan diambil alih oleh negara. “Hal ini dilakukan untuk mengamankan hasil migas negara itu agar dapat berkontribusi lebih banyak bagi kepentingan nasional, dan berhasil” kata Kooreks Garpu, Muslim Arbi.
 
Akan tetapi ironinya sang Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini pernah mengatakan nasionalisasi gaya Amerika Latin tidak serta merta bisa dipraktikkan di Indonesia. Negara-negara Amerika Latin itu bukan berarti yang paling bagus yang bisa di contoh, karena harus ada kecocokan dengan sejarah dan kondisi Indonesia. Saat ini, Indonesia menerapkan Production Sharing Contract (PSC) dalam hal pengelolaan migas. Para perusahaan asing yang beroperasi saat ini di lapangan migas Indonesia berposisi sebagai kontraktor. Mereka dikontrol dengan sangat detail oleh BP Migas. Katanya, mengelola migas bukan perkara sederhana. Jika tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin, Indonesia justru semakin terjerembab. Apalagi APBN kita sudah sangat tipis, jangan dipakai main-main di industri migas.
 
“Ini otak neo lib yang memang harus diwaspadai. Bilang harus ada kecocokan, ternyata BP Migas dibubarkan oleh MK. Pantas jika kawan-kawan kita di eSPeKaPe pernah kirim surat ke Presiden SBY, tepat pada 17 Agustus lalu, untuk meminta Wamen ESDM Rudi Rubiandini dipecat” kata Muslim Arbi geram seraya menjelaskan bahwa frase kemakmuran rakyat menjadi ukuran rakyat untuk mengelola negara. GarpU berharap pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam migas, lewat satu BUMN, yakni Pertamina. “Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dapat terlaksana”. [Irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU