Perpres No. 95 / 2012 Adalah Bentuk BP Migas Jilid 2
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, salah satunya menyebutkan untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Maka MK perlu menegaskan organ negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru. Menurut MK, fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang migas.
 

Untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut dan guna menjamin kelangsungan kegiatan usaha hulu migas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 92 Tahun 2012 yang mengatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas pasca bubarnya BP Migas. Oleh Gerakan Perubahan (GarpU) dinilai putusan MK itu, disamping diterima Presiden SBY ‘setengah hati’, bisa dikatakan juga Perpres No. 92 / 2012 adalah BP Migas ‘jilid 2’.
 
“Betapa tidak. Soalnya baik BP Migas yang dibubarkan maupun Menteri ESDM yang diberi wewenang itu berstatus sama, yaitu sama-sama mewakili govermen (G). Bukan bukan mewakili bussiness (B). Dan hal ini jika tidak dikritisi, bisa berpotensi terjadinya inefisiensi dan tidak tertutup kemungkinan akan membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang ada ditangan menteri”, demikian ungkap Koordinator Eksekutif (Kooreks) Gerakan Perubahan (GarpU), Muslim Arbi dalam keterangannya kepada pers, Kamis (16/11/2012).
 
Penilaian Muslim Arbi yang juga aktivis anti korupsi, didasari setelah mencermati bunyi Pasal 3 Perpres No. 92 / 2012 yang menetapkan seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang sedang ditangani oleh BP Migas dilanjutkan oleh Menteri ESDM. “Artinya dibawah kendali Menteri Jero Wacik, yang jelas belum memiliki pegangan standar operasional prosedur (SOP). Lalu, bagaimana menangani cost recovery yang ditetapkan APBN? Terus, jika ada claim dari korporasi migas asing yang telah mengikat kontrak kerja sama (KKS) sebagai kontraktor, bagaimana pula menyelesaikan urusannya? Sedangkan minyak selama 24 jam jalan terus, apakah Presiden SBY akan menjaminnya?”.
 
Secara substansi sebenarnya yang disebutkan dalam putusan MK mengenai segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan oleh Pemerintah, dikandung maksud dilaksanakan oleh Pertamina karena sahamnya Pemerintah masih 100 persen. Menurut hemat Muslim Arbi, “Seharusnya justru KKS itu dilaksanakan dengan pola B to B, atau kontraktor KKS dengan Pertamina selaku BUMN. Bukan malah dengan G to B”.
 
Ia kemudian mengambil contoh seperti perusahaan BUMN migas Malaysia, Petronas, yang dipayungi oleh PDA (Petroleum Development Act) 1975 yang mirip UU No.8 Tahun 1971 tentang Pertamina. “Petronas itu tetap diberi kuasa pertambangan sehingga semua investor minyak asing yang menjalankan Kontrak Production Sharing (KPS), masih tetap berada dibawah pengawasan Petronas. Dan buktinya Petronas maju, malah lebih maju dari Pertamina,” kata Kooreks GarpU, Muslim Arbi yang merasa kesal atas sikap alergi pihak penguasa terhadap perusahaan migas milik negerinya sendiri.
 
Tapi karena, namanya juga mafia, pasti memiliki seribu cara untuk terus mempertahankan usaha mereka dan kelompoknya, agar terus dapat melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam migas Indonesia kepada korporasi asing. Ucapan mantan kepala BP Migas, R Priyono yang mengaku merasa didzalimi oleh putusan MK dengan kata-kata apakah terus dibiarkan MK dipimpin oleh Hakim-hakim yang dzalim, jelas sekali ada sesuatu kenikmatan yang hilang karena BP Migas yang ia pimpin dibubarkan oleh MK.
 
Padahal Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jelas menyebutkan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji antara lain undang-undang terhadap UUD 1945. Begitu pula Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang menjelaskan, bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dan pada Pasal 54 UU MK yang mengatakan, bahwa MK dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan atau Presiden.
 
“Bukan kepada Kepala BP Migas, yang kemudian sesuka-sukanya R Priyono memaki hakim-hakim MK yang dzalim, ” kata Muslim Arbi seraya memastikan semakin kuanya terbentuk BP Migas ‘jilid 2’, sekalipun berganti baju. [Irm]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU