Apkasi: Pembubaran BP Migas Bisa Dibawa ke Mahkamah Internasional

Jakarta, Seruu.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Ir H Isran Noor meminta semua pihak mewaspadai gugatan perusahaan melalui Pengadilan Arbitrase, terkait Putusan Mahkamah Konstituti (MK) yang membubarkan BP Migas.

"Karena kalau masalah ini mereka gugat melalui pengadilan internasional, bukan mustahil bakal menjadi persoalan bagi kita, karena harus membayar mereka atas putusan arbitrase," kata Ketua Umum Apkasi, H Isran Noor, Jumat (16/11/2012).

Hal itu dikatakan Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur, Kaltim, di sela-sela mendampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam rangka menyaksikan Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Pantai Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Kaltim.

Menurut Isran Noor yang juga Pembina Persatuan Artis Melalyu Indonesia (PAMI), putusan MK yang membubarkan BP Migas karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya diterima oleh masyarakat, namun tetap harus waspada terhadap dampak dari putusan itu.

"Kalau masalah ini mereka (perusahaan) gugat melalui arbitrase, bukan mustahil juga bakal menjadi persoalan baru bagi kita, karena kita harus membayar atas putusan Lembaga Arbitrase Internasional," katanya.

Isran Noor mengatakan, Indonesia sudah berpengalaman dengan kejadian-kejadian ketika digugat oleh pihak perusahaan-perusahaan asing, seperti Pertamina di Karabodas.

"Ini juga harus kita pertimbangkan, apakah ini tidak mengganggu atau tidak ada yang keberatan, terutama yang sudah melakukan kontrak dengan BP Migas," katanya.

Namun, Isran Noor meminta masyarakat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

"Karena Pembubaran BP Migas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan pastinya para hakim sudah melakukan kajian dan pertimbangan yang matang. Jadi ini perlu kita dukung," kata dia.

Mengenai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur dan mengkordinasikan kegiatan BP Migas melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM, Isran menilai langkah tersebut sudah tepat.

"Perpres ini juga sangat tepat, dengan tujuan terutama mengatasi terjadinya masalah tenaga kerja dan kontrak kerja sama antara BP Migas dengan pihak kontraktor," katanya. [ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU