Tahan Salinan Amar Putusan, Pengamat Sebut ANI Ada Kepentingan
Pengamat pertambangan, MS. Marpaung (Foto: Saifullah Halim/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Shelby Ihsan, bahwa ada kesengajaan dari pihaknya meminta salinan Amar Putusan  ditahan sementara di Mahkamah Agung untuk sementara atas gugatan ANI dan APKASI terkait beberapa pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012 yang diputus kabul sebagian pada 12 September 2012.

Shelby juga mengaku ANI telah menerima salinan Amar Putusan namun tidak ingin mempublish sebelum terbentuk Tim Nasional untuk mengatur ekspor mineral mentah yang akan menciptakan situasi pertambangan yang lebih kondusif dan teratur. Hal tersebut disampaikannya kepada Seruu.com seusai rapat kinerja ekspor pasca putusan MA di kantor KADIN kemarin sore, Rabu (14/11/2012).

"Memang belum dikeluarkan karena kita mau ini semua teratur jangan sampai keluar langsung berantakan, nanti ANI akan dituding membiarkan menjadi berantakan," ungkap Shelby di kantor KADIN, Jakarta Rabu kemarin (14/11/2012).

Pengamat pertambangan sekaligus mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, MS Marpaung menegaskan meski-pun judisial review Permen ESDM no 7 tahun 2012 diajukan oleh ANI sebagai pemohon atau penggugat. Namun sudah menjadi kewajiban untuk mempublish salinan Amar Putusan MA karena menyangkut kepentingan publik.

"Penuntut boleh ANI tapi yang dituntut itu regulasi publik paling tidak lebih luas daripada ANI seperti Asosiasi pengusaha lain karena ini juga menyangkut semua mineral tidak hanya nikel, jadi semua berhak atas salinan Amar Putusan", jelas Marpaung kepada Seruu.com, Senin (19/11/2012).

Selain asosiasi pengusaha maupun perusahaan pertambangan secara umum, menurutnya Pemerintah Daerah diluar APKASI sebagai Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia yang berkaitan dengan tambang bauksit, mangan, nikel juga berhak tahu akan putusan tersebut. Salinan tersebut memang sudah seharusnya dipublish karena MA memang sebagai tempat terakhir dalam menguji materi atau merubah apabila ada peraturan dari pemerintah yang mempersulit bagi publik.

"Nggak bisa dong bilang disimpan dulu, atau sengaja ditahan itu justru harus dipersoalkan. Takutnya MA belum benar-benar memutuskan nanti taunya dibilang bisa-bisanya Shelby ini", tegasnya.

Marpaung menilai jika memang ANI ada niatan untuk membuat peraturan baru pasca putusan MA untuk membuat situasi pertambangan lebih baik tidak perlu menahan salinan Amar Putusan. Karena peraturan bisa saja dibuat atau diresmikan dalam hitungan jam. Dengan sengaja menahan salinan Amar ini ada indikasi kepentingan lain oleh ANI.

"Berarti ada maunya kan, terlepas dari situ yang mau kita tuntut bener nggak ada Amar Putusan dari MA. Dan pertanggal berapa salinan keluar, tolong dipermasalahkan aja. Karena dilihat dari logika umum ini adalah domain publik dan yang mempermasalahkan adalah publik, dan hak publik tahu kalau memang ada Amar Putusan yang berdampak pada mereka", tutur Marpaung.

Namun ada indikasi lain yang ia tangkap, bila memang salinan Amr Putusan tersebut sudah selesai namun belum diambil tanpa publikasi juga. Bisa jadi ANI memang ada niatan untuk mengatur kuota ekspor dengan menggandeng KADIN, dan anggota ANI tidak mau membayar dan penahanan Amar ini sebagai alat untuk menarik dana.

"Saya menduga anggotanya nggak mau bayar, makanya mau narik tapi nggak ada yang bayar makanya dibuat kesempatan. Saya kasih kuota kalau anda kasih kontribusi, kalau sekarang dia bisa rugi sendiri kalau bayar sendiri", tandasnya. [Ain]

KOMENTAR SERUU