Gugat UU Minerba No.4/2009, Bentuk Pengkhianatan Terhadap UUD 45
Aktivitas pertambangan batubara (istimewa)
UU No.4/2009 merupakan terobosan baru yang justru hingga kini belum mampu diwujudkan oleh pemerintah. Renegosiasi yang berlarut dan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam UU menunjukan bahwa ada yang tidak beres. Dan itu terjadi di tingkat pelaksananya, yang seolah lebih tunduk pada asing dibanding pada amanah rakyat lewat UU itu - Poltak Sitanggang

Jakarta, Seruu.com - Niat sejumlah organisasi masyarakat untuk menggugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha tambang di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Poltak Sitanggang menilai bahwa jika UU Minerba yang digugat adalah UU No.4/2009 maka hal tersebut justru bertentangan dengan jiwa nasionalisme bangsa dan ruh dari perjuangan untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

"Itu justru mengkhianati keinginan dan cita-cita mensejahterakan rakyat dan ide kedaulatan terhadap perekonomian di negeri ini," ungkapnya dalam perbincangan dengan Seruu.com, Selasa (20/11/2012)

Menurut Poltak, sejauh ini amanah UU No.4/2009 yang meminta agar para pemegang Kontrak Karya Pertambangan memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama dengan para pengusaha tambang lokal serta memberikan kontribusi yang lebih besar lewat pajak dan royalti kepada bangsa merupakan terobosan besar yang sesuai dengan isi pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar negara ini.

"UU No.4/2009 merupakan terobosan baru yang justru hingga kini belum mampu diwujudkan oleh pemerintah. Renegosiasi yang berlarut dan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam UU menunjukan bahwa ada yang tidak beres. Dan itu terjadi di tingkat pelaksananya, yang seolah lebih tunduk pada asing dibanding pada amanah rakyat lewat UU itu," tegasnya.

"Jadi ketika itu tidak terlaksana salahkan para pelaksananya, pemangku kekuasaan, bukan UUnya dong," imbuh Poltak.

Lebih lanjut Poltak meminta agar para penggugat UU Minerba bisa pilah-pilih dan lebih dalam lagi mempelajari isi dari UU Minerba tersebut agar tidak salah dalam menggugat pasal yang memperjuangkan rakyat.

"Jadi saya tegaskan ketika UU No.4/2009 digugat maka saya pastikan bahwa itu merupakan pengkhianatan nyata terhadap UUD 1945. Saya curiga itu juga merupakan agenda terselubung dari sejumlah pihak yang ingin asing tetap berkuasa di bumi pertiwi," pungkasnya.

Sebelumnya setelah Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam lainnya meraih kemenangan dalam uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (migas), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah seolah memiliki amunisi berlimpah. Kini, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu berencana menggugat beberapa UU lain ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah UU Minerba.

Saat dikonfirmasi Mustofa B. Nahrawardaya, Pengurus Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memperkirakan, gugatan ini akan masuk ke MK paling lambat awal tahun depan.

Alasan Muhammadiyah melakukan "jihad konstitusional" ini, menurut Mustofa, adalah liberalisasi yang kebablasan atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan pertambangan tanpa batas oleh asing, sekaligus bertentangan dengan UUD 1945. Alhasil, pemanfaatan hasil pertambangan itu jauh dari kata menyejahterakan rakyat. "Perampokan terhadap kekayaan negara ini harus dihentikan lewat uji materi ke MK," ujarnya, Senin (19/11/2012).

Saat ditegaskan UU Minerba nomor berapa yang digugat sejauh ini pihak Muhammadiyah sendiri menyatakan bahwa mereka hanya akan menggugat UU No.9/2009 tentang Mineral dan Batubara.

"Sepertinya itu yang akan kami gugat, pada intinya yang merugikan rakyat," tegasnya.

Sementara Syaiful Bahri, Wakil Ketua II Majelis Hukum PP Muhammadiyah, belum bersedia memaparkan pasal mana saja di UU Minerba yang diajukan ke MK. Hanya saja, dia tegaskan akan membawa semua pasal yang memberi keleluasaan kepada asing dan tak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Ambil contoh, ketentuan soal kontrak karya, pemberian izin, dan pemanfaatan fasilitas umum untuk tambang. Selain itu, ada beberapa pasal yang kini juga tengah diuji materi terkait kewenangan pemberian izin oleh kepala daerah. "Kami sedang merumuskannya," imbuh Syaiful. [Mus]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU